Ricuh di Bandung Zoo: Taman Safari Indonesia Dituding Kuasai Lahan Secara Paksa, Pengunjung Dibuat Heboh

tanda tanya-pixabay-

Ricuh di Bandung Zoo: Taman Safari Indonesia Dituding Kuasai Lahan Secara Paksa, Pengunjung Dibuat Heboh

Sebuah insiden mengejutkan terjadi di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo), yang berlokasi di Jalan Tamansari, Kota Bandung, pada Selasa, 6 Agustus 2025. Kericuhan yang melibatkan puluhan orang dan aparat keamanan mendadak viral di media sosial, memicu kehebohan publik dan membuat tempat wisata ikonik ini terpaksa ditutup sementara.

Insiden tersebut bermula sekitar pukul 11.45 WIB, ketika sekelompok orang yang mengaku sebagai tim keamanan dari sebuah pihak luar tiba-tiba mendatangi kawasan Bandung Zoo dengan pengawalan ketat. Dalam rekaman video yang menyebar luas di platform media sosial, terlihat suasana tegang di dalam kompleks kebun binatang, dengan petugas keamanan berseragam hitam-hitam tampak berjaga di depan gerbang utama, sementara staf Bandung Zoo terlihat panik dan mencoba mengamankan area.

Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram @infobandungraya pada 6 Agustus 2025, dengan narasi singkat: "Demo di Kebun Binatang Bandung." Namun, dari penelusuran lebih lanjut, insiden ini bukan sekadar aksi demonstrasi, melainkan dugaan upaya pengambilalihan lahan secara sepihak oleh pihak luar.

Dalam klarifikasi resminya, manajemen Bandung Zoo menyampaikan permohonan maaf kepada pengunjung melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka, @bandung_zoo. Dalam postingan yang diunggah sekitar pukul 13.00 WIB, tertulis:

"Mohon maaf! Hari ini kami tutup karena ada oknum dari Taman Safari Indonesia yang menduduki Kebun Binatang Bandung bersama puluhan security Red Guard. Hari ini kami tidak bisa menjalankan operasional. Terima kasih."

Pernyataan ini langsung memicu gelombang reaksi dari netizen. Banyak warganet yang mengecam keras tindakan yang dianggap sebagai upaya pengambilan paksa atas aset publik yang telah lama menjadi bagian dari sejarah Kota Bandung. Beberapa komentar bahkan menyebut kejadian ini sebagai bentuk "invasi" terhadap salah satu destinasi wisata keluarga tertua di Jawa Barat.

Dugaan Perebutan Lahan, Siapa di Balik Ini?

Hingga kini, pihak Taman Safari Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan mereka dalam insiden tersebut. Namun, dari informasi yang beredar di kalangan pegawai Bandung Zoo, pihak Taman Safari Indonesia diduga tengah menjalankan proyek kolaborasi atau pengelolaan bersama dengan instansi tertentu, tanpa melalui proses komunikasi yang transparan dengan manajemen Bandung Zoo.

Red Guard, yang disebut dalam unggahan Bandung Zoo, diduga merupakan tim keamanan swasta yang disewa oleh pihak Taman Safari Indonesia. Keberadaan puluhan petugas berseragam tersebut membuat situasi semakin memanas, karena mereka tidak hanya berjaga di luar, tetapi juga mencoba masuk ke area administrasi dan kandang hewan.

Sumber dari dalam Bandung Zoo menyebutkan bahwa pihaknya tidak pernah menerima surat resmi atau pemberitahuan apapun mengenai rencana pengambilalihan lahan atau perubahan pengelolaan. "Kami kaget, tiba-tiba mereka datang dengan security dan bilang ini sudah jadi wilayah mereka. Tidak ada surat, tidak ada pertemuan, tidak ada sosialisasi. Ini sangat tidak etis," ujar salah satu staf yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Respons Warganet: Kritik, Candaan, dan Kepedulian

Reaksi publik di media sosial bervariasi, mulai dari kecaman tajam hingga komentar satir yang mencerminkan kekecewaan terhadap nasib Bandung Zoo selama ini. Akun @sani.oktavianty menulis, "Keluarkan macannya satu aja biar pada bubar," menyinggung ironi bahwa hewan buas yang biasanya dikurung justru bisa menjadi "penjaga" alami jika situasi memanas.

Sementara itu, @m.aqmal.yusuf berkomentar dengan nada sarkastik: "Kasih makan macan lumayan," seolah menyindir bahwa kehadiran pihak asing justru bisa menjadi "menu" bagi satwa buas jika tidak segera diatasi.

Ada pula yang menyoroti aspek kebanggaan lokal. Akun @ryan_prisa69 menulis, "Sok pada keluar ormas Bandungnya atuh," mengajak warga Bandung untuk bersatu menjaga aset kota dari intervensi pihak luar yang tidak transparan.

Tidak sedikit pula yang mengungkapkan kerinduan terhadap masa kejayaan Bandung Zoo. Akun @aguspriya4 menulis, "Coba kaya dulu lagi, harganya murah, kalah sama Ragunan, bonbinnya lebih lengkap," menggambarkan nostalgia masyarakat terhadap kebun binatang yang pernah menjadi destinasi favorit keluarga di era 1990-an dan 2000-an.

Bandung Zoo: Warisan Kota yang Perlu Dijaga

Berdiri sejak tahun 1933, Bandung Zoo adalah salah satu kebun binatang tertua di Indonesia. Selama puluhan tahun, tempat ini menjadi ruang edukasi, rekreasi, dan konservasi bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Meskipun sempat mengalami masa surut dalam hal fasilitas dan jumlah koleksi satwa, Bandung Zoo tetap memiliki nilai historis dan emosional yang tinggi bagi warga.

Insiden 6 Agustus 2025 menjadi peringatan keras bahwa aset publik seperti Bandung Zoo rentan terhadap praktik pengelolaan yang tidak transparan, terutama ketika melibatkan pihak swasta dengan kepentingan bisnis besar. Banyak pihak mulai mempertanyakan: siapa yang berhak mengelola lahan ini? Apakah ada izin dari Pemerintah Kota Bandung? Dan bagaimana nasib ratusan pegawai serta satwa yang bergantung pada eksistensi kebun binatang ini?

Pemerintah Diminta Segera Bertindak

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Bandung atau Dinas Perikanan dan Pertanian (yang menaungi Bandung Zoo). Namun, sejumlah pegiat lingkungan dan komunitas pecinta satwa telah mendesak pemerintah untuk segera turun tangan.

"Bandung Zoo bukan sekadar tempat wisata, tapi bagian dari identitas kota. Jangan sampai warisan ini diambil alih oleh pihak yang hanya melihat dari sisi komersial tanpa mempertimbangkan aspek sosial, edukasi, dan konservasi," ujar Dini, aktivis lingkungan dari Komunitas Hijau Bandung.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung juga diminta untuk membuka dialog terbuka dengan semua pihak, termasuk manajemen Bandung Zoo, masyarakat, dan LSM terkait, guna menghindari eskalasi konflik lebih lanjut.