Videotron Rp1,39 Miliar di Alun-Alun Pati Diduga Pakai Barang Bekas, Publik Heboh dan Pertanyakan Transparansi Anggaran

Harapan pada Integritas dan Akuntabilitas
Kasus videotron Pati seharusnya menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Pembangunan infrastruktur publik harus dilandasi prinsip kejujuran, efisiensi, dan keberpihakan pada rakyat. Bukan sekadar pencitraan atau proyek simbolik yang justru menimbulkan keraguan.

Pemerintah daerah perlu sadar bahwa anggaran bukan milik mereka, melainkan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Jika tidak, kepercayaan publik akan terus memudar, dan pembangunan akan kehilangan maknanya.

Baca juga: Siapa Azarina Kumila? Sosok Misterius di Balik Skrip Asmara Gen Z yang Bikin Heboh Warganet Usai Resmi Mengundurkan Diri

Penutup: Saatnya Buka Data dan Bertanggung Jawab
Masyarakat Pati dan seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan jawaban yang jujur dan terbuka. Apakah benar komponen videotron itu bekas? Apakah ada markup anggaran? Siapa pemenang tender dan bagaimana proses pengadaannya?

Kini, bola ada di tangan Pemkab Pati. Waktu terus berjalan, dan tekanan publik terus meningkat. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Jika tidak direspons dengan serius, bukan tidak mungkin kasus ini akan berlanjut ke ranah hukum dan menjadi catatan kelam dalam sejarah tata kelola pemerintahan daerah.

Sementara itu, alun-alun Pati tetap ramai. Anak-anak bermain, orang tua bersantai, dan videotron berkedip-kedip. Tapi di balik kilau lampu LED-nya, tersimpan pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari proyek senilai Rp1,39 miliar ini?

 

• « PREV
• 1
• 2