Siapa Anak dan Istri Sudewo? Bupati Pati yang Didemo Usai Naikkan PBB-P2 250% Bukan Orang Sembarangan!

Sudewo-Instagram-

Siapa Anak dan Istri Sudewo? Bupati Pati yang Didemo Usai Naikkan PBB-P2 250% Bukan Orang Sembarangan!
Profil Tampang Sudewo Bupati Pati yang Didemo Usai Naikkan PBB-P2 250% Lengkap dari Umur, Agama dan Akun Instagram
Kontroversi Kenaikan PBB-P2 250% di Pati: Demo 13 Agustus 2025 Ricuh, Bupati Sudewo Jadi Sorotan Usai Dilempar Sendal Hingga Botol Air Minum: Saya Minta Maaf!

Pati, 14 Agustus 2025 – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh ratusan warga Kabupaten Pati pada Selasa, 13 Agustus 2025, berakhir ricuh. Aksi damai yang awalnya bertujuan menyuarakan penolakan terhadap kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, berubah menjadi kerusuhan yang memicu kepanikan di kompleks Kantor Bupati Pati.

Insiden ini menjadi sorotan nasional, terlebih karena terjadi hanya beberapa bulan setelah Bupati Sudewo resmi dilantik untuk periode 2025–2030. Kebijakan yang dinilai kontroversial tersebut memicu gelombang kemarahan masyarakat, terutama warga dari kalangan menengah ke bawah yang merasa terbebani oleh lonjakan pajak yang begitu tiba-tiba.

Aksi Ricuh: Massa Serbu Kantor Bupati, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
Video yang beredar luas di media sosial, khususnya di platform X (dulu Twitter) dan TikTok, memperlihatkan suasana kacau di depan kantor bupati. Massa yang membludak mencoba menerobos pagar, melemparkan batu ke arah jendela sekretariat, dan menuntut Bupati Sudewo turun menemui mereka.

Beberapa peserta aksi tampak membawa botol air mineral kosong yang mereka sebar di halaman kantor sebagai simbol protes terhadap beban ekonomi yang semakin memberatkan. “Kami bukan mau rusuh, kami hanya ingin dengar penjelasan langsung dari bupati!” teriak salah satu demonstran dalam rekaman suara yang viral.

Situasi memanas saat sejumlah orang diduga provokator mulai mendorong pagar dan memicu keributan. Aparat kepolisian yang berjaga akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Ledakan gas tersebut memicu kepanikan, warga berlarian, saling dorong, dan sejumlah orang terjatuh dalam kerumunan.

Akun Twitter @Heraloebss mengunggah rekaman video dengan keterangan: “Gas air mata sudah dilepas, batu beterbangan. Ada provokator di kerumunan yang memicu kericuhan.” Cuitan tersebut telah diretweet ribuan kali dan menjadi salah satu topik terhangat di jagat maya pada hari itu.

Kebijakan PBB-P2 Dibatalkan, Tapi Rasa Tidak Adil Masih Menggema
Meski pemerintah daerah telah resmi mencabut kebijakan kenaikan PBB-P2 tak lama setelah protes muncul, gelombang ketidakpuasan warga ternyata belum mereda. Banyak warga yang merasa kebijakan tersebut diambil tanpa melalui proses konsultasi publik yang memadai.

“Kami tahu pemerintah butuh pendapatan daerah, tapi kenapa harus membebani rakyat kecil? Petani, pedagang kecil, bahkan pensiunan PNS juga kena kenaikan gila-gilaan ini,” ujar Slamet, warga Desa Margorejo, yang ikut dalam aksi.

Pembatalan kebijakan dinilai terlambat. Banyak warga yang merasa dikecewakan oleh sikap Bupati Sudewo yang dianggap tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat. “Kami sudah mengajukan surat, mengadakan pertemuan RT, tapi tidak ada respons. Baru saat ribuan orang turun ke jalan, mereka buru-buru batalkan. Ini bukan cara pemerintahan yang baik,” tambahnya.

Siapa Bupati Sudewo? Profil Singkat Sang Pemimpin Kontroversial
Bupati Pati terpilih periode 2025–2030, H. Sudewo, lahir di Solo pada 11 Oktober 1968. Pada tahun 2025, ia genap berusia 58 tahun. Sebelum terjun ke dunia pemerintahan daerah, Sudewo memiliki rekam jejak panjang di dunia politik nasional.

Ia memulai karier politik sebagai Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat pada periode 2009–2013. Setelah sempat vakum dari dunia politik, ia kembali mencuat dengan bergabung ke Partai Gerindra dan terpilih kembali sebagai anggota DPR-RI pada periode 2019–2024, mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah III yang meliputi Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati.

Latar belakang pendidikannya cukup mumpuni. Sudewo menamatkan pendidikan S1-nya di bidang Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 1993. Ia kemudian melanjutkan studi magisternya di bidang Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (Undip) dan lulus pada 2001.

Pengangkatannya sebagai Bupati Pati pada awal 2025 sempat disambut hangat oleh sebagian besar masyarakat, mengingat pengalamannya di legislatif dan jaringan politik yang kuat. Namun, kebijakan kenaikan PBB-P2 yang kontroversial menjadi ujian pertama yang justru menggerus kepercayaan publik.

Istri dan Keluarga: Sosok di Balik Sang Bupati
Di balik sosok publik yang kerap tampil tegas, Sudewo dikenal sebagai sosok keluarga yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Ia menikah dengan Atik Kusdarwati, seorang wanita yang dikenal rendah hati dan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan Pati.

Pasangan ini dikaruniai empat orang anak, yang hingga kini menjaga privasi mereka dari sorotan media. Meski tidak aktif di dunia politik, Atik Kusdarwati sering hadir mendampingi suaminya dalam acara-acara resmi dan kegiatan amal. Ia juga dikenal sebagai pendukung setia program pemberdayaan perempuan dan UMKM di Kabupaten Pati.

Namun, pasca-kericuhan 13 Agustus, nama keluarga Sudewo mulai ramai diperbincangkan di media sosial. Akun TikTok @heymilkteaaa mengunggah cuplikan wawancara lama yang menampilkan profil keluarga Bupati, yang kemudian viral dan dikomentari ribuan netizen.

“Anak-anaknya pada kuliah semua, hidupnya nyaman. Tapi rakyat Pati banyak yang nyaris tidak mampu bayar listrik, eh pajak naik 250%. Adil nggak tuh?” tulis seorang netizen dengan nada kritik.

Dampak Sosial dan Politik: Kredibilitas Pemerintah Daerah Terancam
Kasus kenaikan PBB-P2 ini bukan sekadar soal angka pajak, melainkan mencerminkan krisis komunikasi dan kepercayaan antara pemerintah daerah dengan rakyatnya. Banyak pengamat menilai bahwa keputusan sepihak tanpa kajian sosial ekonomi yang mendalam telah membuka celah bagi ketegangan sosial.

Dr. Rizal Fadli, pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa “Pemerintah daerah harus belajar dari insiden ini. Kebijakan fiskal tidak boleh diambil hanya berdasarkan target pendapatan, tapi harus mempertimbangkan daya beli masyarakat, terutama di masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi.”

Ia menambahkan, “Ketika rakyat merasa tidak dilibatkan, maka kepercayaan terhadap institusi pemerintahan akan terkikis. Dan itu lebih berbahaya daripada defisit anggaran.”

Baca juga: Profil Tampang Pria Keluarga Pasien yang Emosi dan Paksa Dokter di RSUD Sekayu Buka Masker, Lengkap: Nama, Umur, Agama dan Akun IG