Eaton menulis surat pada 3 Juni sebagai tanggapan atas penolakan pemerintah terhadap perintahnya agar komisaris CBP hadir di sidang Selasa.
Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Federal kemudian menunda perintah itu untuk sementara dan Eaton setuju untuk mengizinkan CBP mengirim pejabat yang lebih rendah.
CBP juga berargumen bahwa Mahkamah Agung memutuskan tahun lalu bahwa hakim federal tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah nasional.
Untuk mengatasi potensi masalah itu, perusahaan telah meminta Eaton untuk mensertifikasi kelas semua importir yang membayar tarif ilegal.
Membuat kelas importir dapat memberi Eaton jalan untuk mengeluarkan satu perintah yang berlaku untuk semua importir dan menyederhanakan proses pengembalian dana tanpa perlu setiap importir mengajukan gugatan.
Mahkamah Agung AS pada Februari membatalkan tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump berdasarkan undang-undang ekonomi darurat.
>>> Israel Serang Kota Tua Tirus di Lebanon, 8 Tewas
Pemerintahan Trump, yang menempatkan tarif sebagai pusat kebijakan perdagangannya, sejak itu menggunakan wewenang hukum lain untuk memberlakukan tarif baru.
