Sosok Dekat Bobby Nasution Tersangka KPK, Said Didu: Saya Masih Ragu Prabowo Akan Bertindak Tegas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Salah satu dari lima orang tersebut adalah Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumut yang diketahui merupakan sosok dekat dengan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
Penahanan terhadap kelima tersangka ini dilakukan setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Sumut beberapa waktu lalu. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur mengungkapkan bahwa kelima tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 28 Juni hingga 17 Juli 2025 mendatang. Mereka masing-masing berinisial TOP (Topan Obaja Putra Ginting), RES, HEL, KIR, dan RAY.
“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut, yaitu Saudara TOP, RES, HEL, KIR, RAY, untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 28 Juni hari ini sampai 17 Juli 2025,” ujar Asep Guntur dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Kelima tersangka saat ini menjalani penahanan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Penetapan tersangka ini menjadi sorotan publik, terlebih karena salah satunya adalah pejabat yang dipercaya langsung oleh Bobby Nasution, Gubernur Sumut sekaligus menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Said Didu: Saya Masih Ragu Prabowo Akan Tegakkan Hukum pada Bobby
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, ikut memberikan tanggapan atas perkembangan kasus ini. Ia menyatakan masih ragu apakah Presiden Prabowo Subianto akan bertindak tegas jika nanti nama Bobby Nasution ternyata terbukti terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
“KPK tidak memungkiri akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Bobby Nasution. Jika benar terlibat, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, saya masih ragu apakah Presiden akan berpihak pada pemberantasan korupsi atau justru melindungi kepentingan tertentu,” ucap Said Didu melalui akun media sosialnya.
Ia juga menyinggung kedekatan antara Prabowo dan Bobby Nasution yang dinilainya bisa menjadi faktor penghambat proses hukum yang transparan dan adil. Said berharap agar kepemimpinan Prabowo tidak hanya berpihak pada kekuasaan semata, tetapi juga pada upaya pemberantasan korupsi yang lebih luas.
“Semoga Bapak Presiden lebih memihak kepada pemberantasan korupsi daripada melindungi Geng Solo dan anggota partai tertentu,” tulis Said Didu dalam cuitannya.
Proyek Jalan di Sumut Diduga Sarat Korupsi
Dalam penyelidikan awal, KPK menduga kuat terjadi manipulasi dalam proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara. Modus operandi yang diduga digunakan adalah mark-up anggaran serta pengadaan barang dan jasa fiktif. Hal ini tentu saja merugikan negara dan masyarakat yang seharusnya menikmati pembangunan infrastruktur berkualitas.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena proyek infrastruktur kerap kali menjadi ladang korupsi bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. KPK pun berjanji akan terus mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya.
Harapan Publik pada KPK
Masyarakat berharap KPK dapat tetap independen dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini. Terlebih lagi, jika nantinya nama-nama besar seperti Bobby Nasution terlibat, KPK diharapkan tidak segan-segan membongkar keterlibatan siapa pun tanpa pandang bulu.
“Kita lihat bagaimana KPK bekerja. Jika mereka benar-benar profesional dan independen, maka kasus ini akan menjadi ujian sekaligus bukti bahwa KPK masih bisa diandalkan dalam memberantas korupsi di Indonesia,” tambah Said Didu.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari Bobby Nasution maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait kasus ini. KPK sendiri akan terus melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi-saksi lainnya untuk mengungkap lebih jauh aliran dana dan pelaku yang terlibat dalam dugaan korupsi proyek jalan tersebut.
Pentingnya Transparansi dalam Proyek Infrastruktur
Kasus ini juga menjadi cerminan bahwa transparansi dalam pengelolaan proyek infrastruktur harus lebih diperketat. Pengawasan dari lembaga anti-rasuah, DPRD, hingga masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi rakyat.
Sebagai informasi, sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang bersih dan akuntabel mutlak diperlukan agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
