Dirut IBC Toto Nugroho, Mantan Pengiring Prabowo di Karawang Kini Jadi Tersangka Korupsi Pertamina

Polisi-Instagram-

Dirut IBC Toto Nugroho, Mantan Pengiring Prabowo di Karawang Kini Jadi Tersangka Korupsi Pertamina

Baru saja menemani Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dalam acara prestisius di Karawang, Jawa Barat, Direktur Utama PT Indonesia Battery Corporation (IBC), Toto Nugroho, kini terjerat kasus korupsi. Pria yang sebelumnya dikenal sebagai mantan pejabat strategis di tubuh PT Pertamina tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan minyak mentah di lingkungan Pertamina Subholding periode 2018–2023.

Penetapan tersangka ini cukup mengejutkan publik, mengingat Toto baru saja mendampingi Presiden Prabowo saat meresmikan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi hasil kerja sama ANTAM-IBC-CBL di Artha Industrial Hill, Karawang, pada Minggu, 29 Juni 2025. Proyek strategis nasional ini merupakan kolaborasi antara PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), Indonesia Battery Corporation (IBC), serta konsorsium CATL, Brunp, dan Lygend (CBL). Dalam peresmian tersebut, hadir pula para menteri kabinet Prabowo seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Namun, tepat dua minggu pasca-acara tersebut, kabar mengejutkan datang dari Kejagung. Toto Nugroho resmi menjadi salah satu dari 18 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor minyak mentah yang diduga telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dalam kapasitasnya sebagai VP Integrated Supply Chain Crude and Product di Kantor Pusat Pertamina tahun 2018–2020, Toto disebut memainkan peran penting dalam proses lelang impor minyak mentah yang tidak sesuai aturan.

Dalam konferensi pers yang digelar Rabu, 9 Juli 2025, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa Toto bersama tersangka lainnya diduga melakukan praktik manipulatif dalam pengadaan minyak mentah. Salah satunya adalah dengan mengundang perusahaan penyedia (supplier) yang tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam lelang. Lebih jauh lagi, mereka juga diduga memberikan perlakuan istimewa kepada sejumlah pihak tertentu, termasuk Riza Chalid—dikenal sebagai “raja minyak” di tanah air—dan anaknya, Muhammad Kerry Andrianto Riza.

“Toto Nugroho turut menyetujui pengadaan impor minyak mentah dengan melibatkan DMUT/supplier yang tidak memenuhi kriteria teknis maupun administratif. Padahal prinsip pengadaan harus berbasis nilai (value-based) dan transparan,” ujar Qohar.

Selain Toto, deretan nama besar lainnya juga turut terseret dalam kasus ini. Beberapa di antaranya adalah Dirut Pertamina Patra Niaga Rivan Siahaan, Dirut PT IBC Toto Nugroho, Riza Chalid dan putranya, serta sejumlah petinggi dan mantan pejabat Pertamina. Nama-nama seperti Sani Dinar Saifuddin (Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional), Yoki Firnandi (Direktur PT Pertamina International Shipping), dan Agus Purwono (VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International) juga masuk daftar tersangka.

Daftar panjang tersangka mencerminkan betapa kompleksnya kasus ini. Selain internal Pertamina, beberapa pihak dari perusahaan mitra dan pelaku usaha internasional juga terlibat. Di antaranya Martin Haendra Nata (mantan Business Development Manager PT Trafigura Pte. Ltd.) dan Indra Putra (Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi).

Kasus ini pun menuai sorotan luas dari berbagai kalangan, terlebih karena menyeret nama-nama yang selama ini dikenal memiliki kedekatan dengan elite politik maupun bisnis. Publik mulai mempertanyakan bagaimana seseorang yang baru saja mendampingi Presiden dalam sebuah proyek strategis bisa tersandung kasus korupsi yang terjadi bertahun-tahun lalu.

Pengamat hukum dan tata kelola pemerintahan, Dr. Haryanto Wibowo, menyatakan bahwa kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah Prabowo dalam menjalankan visi "zero tolerance" terhadap korupsi. “Ini momentum yang baik bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Erick Thohir menyatakan akan koordinasi intensif dengan Kejagung untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan objektif. “Kami dukung penuh upaya penegakan hukum demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi BUMN,” kata juru bicara Kementerian BUMN.