Link CCTV Live Streaming Demo Besar di DPR RI 25 Agustus 2025: Alternatif Nonton Aksi Rakyat Saat Bali Tower Diblokir Hacker

video-pixabay-
Link CCTV Live Streaming Demo Besar di DPR RI 25 Agustus 2025: Alternatif Nonton Aksi Rakyat Saat Bali Tower Diblokir Hacker
Tanggal 25 Agustus 2025 diprediksi akan menjadi hari yang panas secara politik di ibu kota. Sebuah aksi unjuk rasa besar-besaran direncanakan akan digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Aksi ini mendadak viral di berbagai platform media sosial, terutama di X (dulu Twitter), TikTok, dan grup-grup WhatsApp, menyusul munculnya narasi kuat tentang ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja lembaga legislatif.
Dari informasi yang beredar, demo ini bukan sekadar aksi biasa. Massa yang diestimasikan mencapai puluhan ribu orang akan menyampaikan sejumlah tuntutan besar, mulai dari penolakan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR, hingga desakan pembubaran lembaga legislatif secara keseluruhan. Banyak warganet menyebut aksi ini sebagai "Revolusi Damai Rakyat", yang diharapkan menjadi momentum perubahan sistem politik nasional.
Tuntutan Inti Aksi 25 Agustus: Pembubaran DPR hingga Desakan Dekrit Presiden
Apa sebenarnya yang menjadi akar dari gelombang kemarahan publik ini? Salah satu isu utama yang memicu aksi adalah kabar rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak proporsional di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Di saat harga-harga kebutuhan pokok masih tinggi dan daya beli rakyat terus tertekan, usulan kenaikan fasilitas bagi wakil rakyat justru dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan.
Namun, tuntutan tidak berhenti di situ. Dalam berbagai poster digital dan narasi viral, muncul desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dekrit presiden untuk membubarkan DPR RI, dengan alasan lembaga tersebut dinilai gagal menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara transparan dan akuntabel.
“DPR sudah tidak lagi menjadi suara rakyat. Mereka lebih sibuk mengurus kepentingan pribadi dan kelompok,” tulis akun @rakyat_bersuara, yang menjadi salah satu penggerak narasi di media sosial.
Tidak hanya itu, aksi 25 Agustus juga membawa tuntutan lain yang cukup sensitif, yaitu pengusutan tuntas dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Presiden ke-7, Joko Widodo, serta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Jokowi. Isu ini memicu perdebatan luas di ruang publik, dengan sebagian pihak mendukung transparansi, sementara yang lain menganggapnya sebagai upaya politisasi isu keluarga.
Publik Ramai Cari Link CCTV: Ingin Nonton Aksi dari Rumah
Bagi masyarakat yang berada di luar Jakarta atau tidak dapat hadir secara fisik, minat untuk menyaksikan aksi demo secara langsung sangat tinggi. Banyak warganet mencari cara untuk menyaksikan jalannya unjuk rasa secara real-time, tanpa harus berada di lokasi.
Di sinilah peran teknologi menjadi penting. Salah satu sumber informasi yang sempat viral adalah situs Bali Tower, yang diklaim menyediakan siaran langsung melalui kamera CCTV yang terpasang di sekitar kawasan Gedung DPR RI.
“Untuk yang tidak bisa ikut demo besok, 25 Agustus 2025, bisa pantau lewat link Bali Tower. Mereka siapkan live streaming dari berbagai sudut,” tulis pengguna X dengan akun @yulia_ekam, yang kemudian diretweet ribuan kali.
Cara mengaksesnya pun cukup sederhana. Cukup kunjungi mesin pencari Google, ketikkan kata kunci "bali tower cctv", lalu masukkan lokasi "DPR" di kolom pencarian dalam situs tersebut. Dalam hitungan detik, pengguna bisa melihat kondisi lalu lintas, kerumunan massa, hingga pergerakan aparat keamanan secara langsung.
Bali Tower Diblokir? Hacker Diduga Jadi Penyebab
Namun, tak lama setelah viral, muncul kabar mengejutkan. Banyak pengguna melaporkan bahwa link CCTV Bali Tower tidak bisa diakses. Layar hanya menampilkan pesan error atau halaman kosong.
“Ayo Para Hacker Beraksi.. CCTV-nya udah di blok,” tulis akun @AplikatorBaja, yang diduga merupakan bagian dari kelompok aktivis digital. Unggahan ini memicu spekulasi bahwa situs tersebut sengaja diblokir atau diretas oleh pihak-pihak yang ingin menghalangi penyebaran informasi.
Beberapa netizen menduga adanya upaya sensor digital untuk membatasi akses publik terhadap gambaran nyata di lokasi demo. “Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus diblokir?” komentar @citra_jaya di kolom diskusi.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Bali Tower maupun penyelenggara aksi terkait status situs tersebut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa gangguan bisa jadi disebabkan oleh lonjakan traffic yang luar biasa, bukan karena serangan siber.
Alternatif Link CCTV: Aplikasi Travoy Jadi Pilihan Pengganti
Bagi yang tetap ingin menyaksikan jalannya demo secara langsung, ada alternatif lain yang mulai ramai dibagikan. Aplikasi Travoy, yang dikembangkan oleh PT Jasa Marga Tbk, diklaim bisa menjadi solusi.
Travoy sejatinya adalah aplikasi pemantauan lalu lintas jalan tol yang dilengkapi dengan fitur kamera CCTV di berbagai titik strategis, termasuk kawasan Senayan. Meski bukan dirancang khusus untuk memantau aksi demo, kamera-kamera yang terpasang di jalan layang dan gerbang tol sekitar DPR bisa menangkap aktivitas massa secara jelas.
Untuk mengaksesnya, pengguna cukup mengunduh aplikasi Travoy melalui Google Play Store atau App Store, lalu memilih lokasi "Jakarta Inner Ring Road" atau "Gerbang Tol Semanggi". Dari sana, pengguna bisa melihat kondisi arus massa, kepadatan, hingga pergerakan aparat kepolisian secara real-time.
Beberapa pengguna melaporkan bahwa kualitas gambar dari Travoy cukup jernih dan update-nya cepat. “Ini alternatif terbaik saat Bali Tower down. CCTV-nya stabil dan bisa diputar ulang,” tulis @nanda_tirta di grup Telegram “Pantau Demo 25 Agustus”.
Peringatan dari Pihak Keamanan: Aksi Bisa Berubah Jadi Ricuh
Sementara itu, pihak kepolisian telah menyiagakan ribuan personel dari Polda Metro Jaya dan Brimob untuk mengamankan kawasan sekitar Gedung DPR. Kombes Pol. Arif Fazlurrahman menyatakan bahwa aksi demo diizinkan selama tetap damai dan tidak melanggar aturan.
“Kami menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kami tidak akan segan mengambil tindakan tegas jika terjadi anarkisme, perusakan fasilitas umum, atau provokasi,” tegasnya dalam konferensi pers, Jumat (23/8).