Dari 'Sultan' Kemenaker hingga Dugaan Aliran Dana Rp69 Miliar: Jejak Kekayaan Irvian Bobby dan Skandal Sertifikasi K3 yang Mengguncang

Silvia-Instagram-

Dari 'Sultan' Kemenaker hingga Dugaan Aliran Dana Rp69 Miliar: Jejak Kekayaan Irvian Bobby dan Skandal Sertifikasi K3 yang Mengguncang

Julukan "Sultan" yang melekat pada Irvian Bobby Mahendro kini tak lagi sekadar panggilan akrab di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Julukan itu berubah menjadi sorotan tajam setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan skandal pemerasan dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Di balik kemewahan yang terlihat, termasuk pemberian motor mewah Ducati kepada pejabat lain, tersembunyi jaringan korupsi yang diduga mengalirkan dana hingga Rp69 miliar selama lima tahun terakhir.

Kasus ini mencuat setelah KPK menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait sertifikasi K3. Salah satu figur yang menjadi pusat perhatian adalah Immanuel Ebenezer (Noel), pejabat Kemnaker yang kedapatan memiliki motor sport Ducati. Namun, bukan dia yang membelinya. Motor mewah itu diduga merupakan bagian dari "jatah" atau imbalan dari hasil pungutan liar yang dikumpulkan secara sistematis dari perusahaan-perusahaan yang mengajukan sertifikasi K3.

Dalam keterangan resminya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap percakapan antara Immanuel Ebenezer dan Irvian Bobby Mahendro yang menjadi titik terang dalam kasus ini. “Saat minta motor, IEG (Immanuel Ebenezer) ngomong ke IBM (Irvian Bobby), ‘Saya tahu kamu main motor besar. Kalau untuk saya, cocoknya motor apa?’,” ujar Setyo, mengutip pengakuan dari pemeriksaan penyidik, Sabtu (23/8/2025).

Percakapan ini bukan sekadar obrolan biasa antar kolega. Ini menjadi bukti kuat bahwa ada transaksi tidak wajar antar pejabat yang menempati posisi strategis di Kemnaker. Yang lebih mencengangkan, motor Ducati tersebut bukan barang murah. Harganya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah tergantung tipe dan tahun produksinya. Bagi sebagian orang, satu unit Ducati saja sudah cukup untuk membeli rumah mewah di kawasan elit.

Lalu, siapa sebenarnya Irvian Bobby Mahendro hingga mampu memberikan hadiah sebesar itu?

Dari Rp1,95 Miliar ke Rp3,9 Miliar: Lonjakan Harta yang Mencurigakan
Jejak kekayaan Irvian Bobby mulai menjadi sorotan setelah KPK mengungkap data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dia serahkan selama bertahun-tahun. Data yang dihimpun dari laman resmi KPK menunjukkan lonjakan signifikan dalam kekayaannya hanya dalam rentang waktu tiga tahun.

Pada LHKPN 2019 yang diserahkan pada 1 Mei 2020, total harta Irvian tercatat sebesar Rp1,95 miliar. Angka ini masih tergolong wajar untuk seorang pejabat eselon di lingkungan kementerian. Namun, dua tahun kemudian, angka itu melonjak drastis.

Di LHKPN 2020 yang dilaporkan 1 April 2021, kekayaannya naik menjadi Rp2,07 miliar. Meski kenaikannya belum terlalu besar, tren peningkatan sudah mulai terlihat. Baru pada LHKPN 2021 yang diajukan 2 Maret 2022, terjadi lompatan luar biasa: total harta Irvian mencapai Rp3,9 miliar — lebih dari dua kali lipat dari nilai di 2019.

Yang paling mencolok adalah kenaikan di pos kas dan setara kas, yang melonjak menjadi Rp2,21 miliar. Angka ini hampir menyentuh 60% dari total kekayaannya. Pertanyaannya, dari mana uang tunai sebanyak itu berasal? Apakah dari gaji, investasi, atau sumber lain yang belum dijelaskan secara transparan?

Selain uang tunai, Irvian juga memiliki sejumlah aset bergerak dan tidak bergerak. Di antaranya adalah kendaraan Mitsubishi Pajero tahun 2016 senilai Rp335 juta, serta tanah dan bangunan di kawasan Jakarta Selatan yang dilaporkan sebagai hibah tanpa akta seharga Rp1,27 miliar. Keberadaan aset tanah yang diperoleh melalui hibah tanpa akta ini juga menjadi sorotan, mengingat ketiadaan dokumen formal bisa menimbulkan pertanyaan soal legalitas dan asal-usul harta tersebut.

'Sultan' di Balik Skema Pemerasan K3
Julukan "Sultan" yang diberikan oleh Immanuel Ebenezer kepada Irvian bukan tanpa alasan. Dalam pemeriksaan KPK, Noel menyebut Irvian sebagai figur yang sangat berpengaruh dan memiliki akses luas dalam pengurusan sertifikasi K3. Diduga kuat, Irvian berperan sebagai aktor utama atau dalang di balik praktik pemerasan yang telah berjalan sistematis sejak 2019 hingga 2024.

Modus operandi yang diduga digunakan adalah meminta sejumlah uang dari perusahaan yang ingin mengurus sertifikasi K3, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara. Perusahaan yang tidak membayar "uang pelicin" disinyalir mengalami hambatan dalam proses administrasi, bahkan bisa tertunda hingga berbulan-bulan. Sementara yang "kooperatif" diberi kemudahan dan diprioritaskan.

KPK menduga, dari praktik ini, Irvian menerima aliran dana hasil pemerasan sebesar Rp69 miliar selama periode 2019–2024. Angka ini bukanlah angka main-main. Jika dibagi rata per tahun, berarti rata-rata Rp13,8 miliar per tahun mengalir ke rekening atau jaringan yang diduga dikendalikan oleh Irvian. Dan ini baru yang terungkap — bisa jadi masih ada aliran dana lain yang belum terdeteksi.

Pertanyaan Besar: Apakah Ini Hanya Puncak Gunung Es?
Kasus ini membuka pertanyaan besar tentang tata kelola di Kemnaker. Bagaimana mungkin praktik pemerasan bisa berjalan begitu lama tanpa terdeteksi? Siapa saja yang terlibat dalam jaringan ini? Apakah ada pejabat tinggi lain yang mengetahui atau bahkan mendukung praktik ini?

Lebih dari itu, lonjakan kekayaan Irvian Bobby yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya sebagai pegawai negeri menjadi alarm keras bagi upaya pemberantasan korupsi. KPK kini menghadapi tantangan besar: tidak hanya mengusut pelaku langsung, tetapi juga melacak aliran dana, mencari tahu apakah ada pencucian uang, dan memastikan semua pihak yang terlibat dihukum sesuai hukum.