Sri Mulyani Gencar Kerek Penerimaan Pajak 2026: Gandeng KPK, Polisi, hingga NGO untuk Pastikan Rakyat Taat Bayar Pajak

Namun, di tengah semua upaya ini, pemerintah tetap harus menjaga keseimbangan. Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional, tidak boleh menimbulkan ketakutan berlebihan di kalangan masyarakat. Apalagi, banyak warga yang sudah taat membayar pajak namun belum merasakan manfaat langsung dari pembangunan.

Penutup: Harapan di Balik Kontroversi
Langkah Sri Mulyani menggandeng lembaga penegak hukum untuk mengejar target penerimaan pajak 2026 memang menuai pro dan kontra. Tapi satu hal yang tak bisa dipungkiri: pemerintah butuh dana besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dan pajak tetap menjadi tulang punggung utama APBN.

Yang terpenting sekarang adalah memastikan bahwa sistem perpajakan tidak hanya efektif, tapi juga adil. Jika rakyat merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar kembali untuk kesejahteraan mereka, maka kesadaran membayar pajak akan tumbuh secara alami. Dan di situlah letak sukses sejati dari kebijakan fiskal yang berkeadilan.

Sebagai penutup, Sri Mulyani menyampaikan:

“Kami tidak ingin hanya mengejar angka. Kami ingin membangun kepercayaan. Kepercayaan bahwa negara ini dikelola dengan benar, dan setiap rupiah yang dibayar oleh rakyat, digunakan untuk rakyat.”

Dengan langkah kolaboratif ini, harapan terbesar bukan sekadar mencapai target Rp2.357,7 triliun, tapi membangun budaya keuangan nasional yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

 

 

 

• « PREV
• 1
• 2