Ketika Rakyat Berdemo, Misbakhun Anggota DPR Justru Maraton di Sydney: Kebijakan Publik vs Prioritas yang Tumpul

"Kami tidak melarang mereka beristirahat atau berolahraga," ujar Dinda, mahasiswa FISIP Universitas Indonesia yang turut dalam aksi demo. "Tapi jangan jadikan uang rakyat sebagai tiket liburan. Kalau mau lari, lari saja di Monas. Tapi kalau mau lari dari tanggung jawab, itu yang tidak bisa diterima."

DPR Harus Evaluasi Diri: Reformasi Bukan Hanya dari Rakyat
Kasus ini menjadi cermin betapa pentingnya reformasi internal di tubuh DPR. Publik tidak hanya menuntut perubahan kebijakan, tapi juga perubahan sikap, etika, dan prioritas dari para wakil rakyat.

Transparansi anggaran kunjungan kerja, evaluasi dampak program luar negeri, serta pertanggungjawaban publik harus menjadi standar wajib. Jika tidak, lembaga legislatif akan terus dilihat sebagai simbol ketidakpedulian, bukan representasi demokrasi yang sehat.

Baca juga: 3 Orang Tewas dalam Kebakaran Kantor DPRD Makassar Akibat Aksi Demo Berujung Anarkis

"Rakyat butuh wakil yang hadir saat dibutuhkan, bukan yang muncul hanya saat ada kamera," tegas Dinda.

Penutup: Saat Rakyat Berdemo, Siapa yang Harusnya Lari?
Ironi terbesar dari peristiwa ini bukan hanya soal seorang pejabat yang ikut maraton di Sydney. Tapi tentang siapa yang seharusnya berlari.

Rakyat sudah berlari—dari rumah, dari kampus, dari tempat kerja—untuk menyampaikan suara mereka. Mereka berlari melawan ketidakadilan, melawan kenaikan harga, melawan rasa takut untuk bersuara.

Sementara itu, wakil rakyat justru berlari di lintasan aspal Sydney, dengan sepatu lari mahal dan dana APBN yang mengalir deras.

Lalu, siapa yang benar-benar sedang maraton?

 

• « PREV
• 1
• 2