Adhel Setiawan Wali Murid Laporkan Gubernur Jabar ke Komnas HAM Terkait Program Siswa Bermasalah di Barak Militer

Adhel-Instagram-

Adhel Setiawa Wali Murid Laporkan Gubernur Jabar ke Komnas HAM Terkait Program Siswa Bermasalah di Barak Militer
Seorang wali murid bernama Adhel Setiawan melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Kantor Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta Pusat. Pelaporan ini terkait penerapan program pembinaan bagi siswa bermasalah yang dikirim ke barak militer selama satu minggu di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Adhel menilai kebijakan tersebut tidak tepat karena pendidikan anak seharusnya dilakukan dengan cara yang mendidik dan manusiawi, bukan melalui pendekatan militeris. Ia mengatakan, program ini berpotensi melanggar hak-hak anak dan belum tentu efektif dalam memperbaiki perilaku para siswa yang bermasalah.

Kebijakan Kontroversial: Mengirim Anak ke Barak Militer
Program yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat ini telah diterapkan sejak sepekan lalu. Dalam program ini, siswa yang dinilai memiliki masalah perilaku dikirim ke barak militer untuk menjalani pembinaan fisik dan mental yang mirip dengan pelatihan militer.

Menurut Adhel Setiawan, langkah ini justru bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan yang seharusnya berfokus pada pengembangan karakter, bukan disiplin ketat ala militer. "Kami mendesak Gubernur Jawa Barat untuk menghentikan program pembinaan siswa yang dilakukan di barak militer," ujar Adhel saat memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Kamis (8/5/2025).

Tidak Ada Jaminan Efektivitas
Dalam pernyataannya, Adhel menyampaikan bahwa tidak ada jaminan bahwa metode pembinaan semacam ini bisa berhasil mengubah perilaku siswa secara positif. Bahkan, ia mencurigai kebijakan tersebut justru akan menimbulkan trauma psikologis dan pelanggaran hak anak.

“Tidak ada penelitian atau regulasi yang menjamin keberhasilan program ini. Ini adalah kebijakan yang terburu-buru dan tanpa payung hukum yang jelas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Adhel juga menyoroti potensi pelanggaran HAM dalam proses pembinaan tersebut. Ia menyebutkan informasi yang didapat dari beberapa orang tua bahwa anak-anak dipaksa bangun pagi-pagi sekali, jam 04.00 WIB, tidur jam 10 malam, menggunakan pakaian militer, diajarkan baris-berbaris, hingga dibotaki.

Desak Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional
Selain melaporkan ke Komnas HAM, Adhel juga mendorong agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional. Tujuannya agar tujuan pendidikan nasional tetap sesuai dengan prinsip-prinsip humanis dan tidak hanya fokus pada kedisiplinan keras.

“Ini bukan soal membentuk tentara muda, tapi soal bagaimana kita benar-benar mendidik generasi muda agar menjadi manusia yang utuh, cerdas, dan berbudi luhur,” katanya.

Adhel juga menegaskan bahwa tidak ada aturan yang secara eksplisit mengizinkan TNI terlibat dalam sistem pendidikan formal di Indonesia. Oleh karena itu, ia menilai keterlibatan TNI dalam pembinaan siswa merupakan bentuk intervensi yang melampaui kewenangan.

Aduan ke Lembaga Lainnya Juga Disiapkan
Selain ke Komnas HAM, Adhel menyatakan akan melaporkan kasus ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia berharap pemerintah pusat dapat turun tangan untuk menghentikan program ini dan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang menerapkannya.

"Kami mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan kepala daerah lainnya yang menerapkan kebijakan pembinaan siswa oleh TNI di barak militer," tegasnya.

Tanggapan Awal dari Komnas HAM
Saat menerima laporan tersebut, pihak Komnas HAM menyatakan akan segera melakukan investigasi awal untuk mengetahui apakah ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan program tersebut. “Kami akan kaji lebih lanjut dan jika diperlukan, kami akan turunkan tim untuk investigasi langsung ke lokasi,” ujar salah satu komisioner Komnas HAM.

Pro Kontra di Masyarakat
Program ini sendiri menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Di satu sisi, ada pihak yang mendukung karena merasa perlu ada pendekatan tegas untuk mengatasi maraknya kenakalan remaja. Namun di sisi lain, banyak yang menolak karena khawatir akan dampak psikologis dan pelanggaran hak anak.

Beberapa pakar pendidikan pun menyatakan bahwa pendekatan militeristik cenderung tidak sesuai dengan prinsip pendidikan modern yang lebih mengedepankan pengembangan karakter secara holistik.