Tokoh Pemuda Tabagsel Ini Akan Laporkan Rektor UIN Syahada ke Kemenag Usai Kasus Batasi Umur Dosen Ikut Seleksi PPPK dan PHK Massal
Tindakan Kontroversial Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan: 40 Dosen Tetap Dipecat, Ini Kata Alumni
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (Syahada) Padangsidimpuan, Muhammad Darwis Dasopang, baru-baru ini menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, kabar yang beredar menyebutkan bahwa sebanyak 40 orang dosen tetap di kampus tersebut dipecat. Keputusan ini mendapat kecaman keras dari sejumlah pihak, termasuk tokoh pemuda Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Roni Marwan, yang juga merupakan alumni dari universitas tersebut.
Kebijakan Prematur yang Mengundang Reaksi
Roni Marwan, yang dikenal sebagai salah satu aktivis dan alumni UIN Syahada Padangsidimpuan, secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan yang dinilai prematur tersebut. Menurutnya, tindakan pemecatan massal terhadap 40 dosen tetap tidak hanya merugikan individu yang terdampak, tetapi juga berdampak buruk terhadap kualitas pendidikan di kampus tersebut.
"Kami sebagai Alumni UIN Syahada Padangsidimpuan sangat mengecam kebijakan rektor UIN Syahada yang telah melakukan PHK Dosen tetap sebanyak 40 orang," ujar Roni dengan penuh penekanan.
Pembatasan Umur untuk Seleksi PPPK: Kebijakan yang Tidak Berdasar?
Selain pemecatan dosen tetap, kebijakan lain yang juga mendapat sorotan adalah pembatasan umur bagi dosen yang ingin mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Roni Marwan mengungkapkan bahwa keputusan rektor untuk membatasi usia dosen yang diperbolehkan mengikuti seleksi PPPK sangat tidak masuk akal.
"Semua instansi saat ini berusaha agar tenaga honornya dapat tercover untuk mengikuti seleksi PPPK, tetapi kebijakan rektor UIN Syahada malah membatasi," ungkapnya. Pembatasan ini berfokus pada dosen yang berusia di atas 35 tahun, sementara dosen yang usianya di bawah 35 tahun dianggap masih memiliki peluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Roni juga menambahkan, kebijakan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan terkesan mengabaikan peluang yang ada. "Tidak ada yang bisa menjamin seseorang lulus menjadi PNS. Jika ada peluang untuk mengikuti PPPK, seharusnya itu yang diusahakan, bukan dibatasi hanya karena usia," jelas Roni, yang menganggap kebijakan ini sebagai keputusan yang tidak tepat.
PHK yang Diduga Mengandung Unsur Kebencian
Lebih lanjut, Roni menilai bahwa kebijakan pemecatan terhadap dosen yang tidak termasuk dalam kuota PPPK justru berpotensi menciptakan ketidakadilan. "Dosen yang tidak dimasukkan dalam kuota PPPK malah dipecat. Kami menilai kebijakan rektor sangat mengandung unsur kebencian dan sentimen pribadi," tegasnya.
Keputusan ini, menurut Roni, tidak hanya berdampak pada kesejahteraan dosen, tetapi juga berpotensi merusak hubungan antara pimpinan kampus dengan tenaga pengajarnya.
Rencana Tindak Lanjut ke Kemenag
Sebagai bentuk protes dan upaya untuk menyampaikan aspirasi para alumni, Roni Marwan menyatakan bahwa dirinya akan membawa masalah ini ke Wakil Menteri Kementerian Agama (Kemenag), Romo Syafii. "Sebagai alumni kampus, alumni HMI, dan kader Gerindra, perihal ini akan saya sampaikan kepada Wamen Kemenag, Kanda Romo Syafii," tuturnya dengan serius.
Konfirmasi Mengenai PHK Massal
Sementara itu, seorang dosen yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa informasi terkait PHK massal tersebut memang benar adanya. Dosen tersebut membenarkan bahwa para pegawai telah menerima surat keputusan melalui WhatsApp. "Benar, pegawai sudah mengirimkan surat keputusan lewat WA, ada yang ditarik lagi, tapi sebagian teman ada yang sudah menyimpan," ujarnya.
Reaksi dari Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan
Hingga berita ini diturunkan, pihak Rektor UIN Syahada, Muhammad Darwis Dasopang, belum memberikan tanggapan resmi terhadap konfirmasi yang diminta oleh media. Oleh karena itu, isu ini masih belum menemui titik terang, dan pihak yang terdampak pun berharap agar ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak kampus.***
