Pendaftaran CPNS 2026 hingga kini belum resmi dibuka — yang sudah diumumkan pemerintah adalah rencana rekrutmen dan empat formasi prioritas, sementara tanggal pendaftaran pastinya belum ditetapkan.
Pemerintah memastikan rekrutmen CPNS dibuka pada 2026 untuk memenuhi kebutuhan ASN, mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, dan regenerasi aparatur. Kepastian itu merupakan kesepakatan pemerintah bersama DPR RI dalam rapat koordinasi di Jakarta pada 6 November 2026, sebagaimana disampaikan Kementerian PANRB dalam keterangan resminya.
Empat formasi prioritas yang disampaikan Kementerian PANRB adalah Polisi Hutan, Manggala Agni, Guru Sekolah Terintegrasi, dan Guru Sekolah Unggul Garuda, ditambah sejumlah formasi lain pendukung program prioritas nasional. Menteri PANRB Rini Widyantini menyebut seleksi difokuskan pada program prioritas Presiden.
Formasi Diperkirakan Sekitar 150 Ribu, Belum Final
Jumlah formasi diperkirakan sekitar 150 ribu, tetapi angka itu belum final karena kebutuhan tiap instansi masih dihitung ulang. Adapun angka 160 ribu yang sempat beredar merupakan proyeksi awal berdasarkan jumlah PNS yang pensiun, bukan keputusan formasi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan proses pendaftaran direncanakan berlangsung pada November 2026, dan MenPANRB menargetkan pengumuman pembukaan seleksi dapat dilakukan pada bulan yang sama. Meski begitu, pemerintah belum merilis tanggal pendaftaran, rincian formasi per instansi, kuota per jabatan, maupun syarat resmi seleksi 2026.
Waspadai Jadwal Prediksi yang Beredar
Jadwal rinci yang beredar di media sosial dan akun bimbingan belajar — misalnya tanggal pengumuman tertentu pada November atau jadwal ujian pada awal 2027 — adalah prediksi berbasis pola seleksi sebelumnya, bukan jadwal resmi. Calon pelamar diminta hanya merujuk portal SSCASN BKN serta situs resmi BKN dan Kementerian PANRB.
Kabar baik juga datang dari ibu kota: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI akan membuka rekrutmen CPNS 2026 secara transparan. Namun Kepala BKD DKI Jakarta Premi Lasari menegaskan rincian formasi DKI belum ditetapkan karena masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat.
