Investasi ilegal atau investasi bodong masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Meskipun telah berulang kali menjadi korban, masyarakat masih saja terjebak dalam berbagai penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan fantastis dalam waktu singkat.
Fenomena ini terus berulang dari tahun ke tahun dengan wajah baru. Pelaku kini memanfaatkan platform digital, media sosial, hingga tokoh publik untuk meyakinkan korban. Investasi bodong bukan sekadar persoalan kerugian materi, melainkan juga mencerminkan kondisi literasi keuangan masyarakat yang masih rendah.
Angkanya: 21.111 Entitas Ilegal Diblokir
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mencatat 21.111 entitas keuangan ilegal dan 3.411 pinjaman online ilegal yang diblokir sejak 2017 sampai 2025. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat ada 3.055 investasi bodong yang ditemukan pada 2024, naik dari 2.300 kasus pada 2023. Kementerian Keuangan mencatat ada 1.200 kasus penipuan investasi bodong sepanjang 2024 dengan total kerugian mencapai Rp 17 triliun.
Modus Lama: Arisan, Ponzi, dan Nama Tokoh Dicatut
Modus yang kerap digunakan adalah arisan fiktif dan investasi dengan skema Ponzi. Di Medan, seorang perempuan ditangkap karena diduga terlibat dalam arisan bodong dengan kerugian mencapai Rp 8,5 miliar. Modus lain adalah meminjamkan identitas atau nama pejabat negara dan tokoh publik agar investasi tampak legal dan aman. Contohnya investasi robot trading yang dilakukan oleh PT Net89 dan Fahrenheit, yang dibongkar Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri karena tidak memiliki izin usaha. Megaspeed, investasi bodong yang diduga merugikan masyarakat hingga Rp 16 triliun, bahkan menawarkan imbal hasil hingga 300 persen dalam satu bulan.
Di Luar Negeri 20 Tahun, di Indonesia Maksimal 4 Tahun
Hukuman bagi pelaku penipuan investasi bodong di Indonesia masih tergolong ringan. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam pelaku dengan hukuman maksimal empat tahun penjara. Bandingkan dengan Malaysia yang mengancam pelaku skema Ponzi dengan penjara maksimal 10 tahun, atau Amerika Serikat dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Pemulihan hak korban juga sulit ditegakkan. "Pengembalian aset korban investasi bodong masih terkendala aturan yang tumpang tindih dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum," kata Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. Telah ada wacana memasukkan investasi bodong dalam RUU Perampasan Aset, yang pengesahannya ditargetkan rampung pada 15 Desember 2026.
Langkah yang tepat untuk saat ini adalah pencegahan dan literasi keuangan. Keuntungan hingga 25 persen hanya dalam beberapa pekan sudah seharusnya menimbulkan kecurigaan, sebab imbal hasil yang wajar dalam investasi yang sah umumnya berkisar 5-10 persen per tahun.