Persebaya Surabaya dinilai punya modal kuat untuk menjaga independensinya dari politik praktis. Sejarah panjang, fanatisme Bonek, dan kemandirian finansial membuat Bajul Ijo tidak mudah diarahkan untuk mendukung kepentingan politik tertentu.
Penilaian itu disampaikan Suko Widodo, pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair). Menurutnya, klub besar yang sudah mandiri tidak memerlukan dukungan partai politik dan tidak mau mendukung politik tertentu.
Klub Besar Tak Mau Terlibat Politik
"Cuma klub besar, seperti Persebaya, Persib, dan lainnya, menurut saya takkan mau terlibat dalam politik. Mereka sudah mandiri, jadi tak memerlukan dukungan parpol dan tak mau mendukung politik tertentu. Klub yang sudah mandiri, terutama secara finansial, pasti tidak mau," kata Suko.
Suko mengakui sepak bola memang memiliki nilai politik karena basis massanya yang besar. "Sepak bola pasti memiliki nilai politik karena memiliki basis massa yang besar. Olahraga ini mempertemukan massa dalam jumlah besar dan relatif terorganisasi melalui klub, komunitas, suporter, dan jaringan lokal," ujarnya.
Bukan Jaminan Elektoral
Meski begitu, nilai politik sepak bola tidak bisa disamakan dengan jaminan suara. "Suporter bisa sangat loyal kepada klub, tetapi memiliki pilihan politik yang berbeda. Jadi, nilai politik sepak bola lebih tepat dipahami sebagai potensi mobilisasi dan kedekatan sosial, bukan jaminan elektoral," kata Suko.
"Suporter pastilah ada yang secara alamiah terganggu jika klubnya dijadikan alat politik," lanjutnya.
Suko juga mencatat, di Super League 2026/2027 ada Garudayaksa, sedangkan di kasta kedua dan ketiga ada De Red FC dan Banteng Jatim FC yang disebut punya kaitan dengan lingkaran politik. Ia memperingatkan, menjadikan klub sebagai proyek pencitraan atau kendaraan politik praktis bisa menjadi bumerang dan mengikis kepercayaan suporter.
