Polda Metro Jaya menahan pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara (CAD) menyusul laporan aktivis Dani Eko Wiyono tertanggal 3 November 2026 atas dugaan pencemaran nama baik di media sosial. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan penangkapan tersebut; CAD saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif dan permintaan keterangan di Direktorat Siber.
Pelapor dalam perkara ini, Dani Eko Wiyono alias DW, adalah aktivis sekaligus Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) yang kerap mendampingi pergerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Dani mengonfirmasi pelaporannya dan, saat ditanya, mengirimkan foto STPL yang dibuatnya pada 3 November lalu; dalam uraian singkat laporan polisi yang diunggah ke publik tertulis pelapor merasa dirugikan atas sebuah unggahan dari terlapor. Mengutip unggahan akun Botok Pati, laporan itu berkaitan dengan dugaan fitnah di Facebook bahwa AMPB menerima uang dari Dasco sebesar Rp500 juta yang dititipkan lewat Dani. "Cakra Adi Negara dilaporkan Om Dani tanggal 3 November, terkait fitnah di medsos FB bahwa AMPB menerima uang dari Dasco sebesar Rp500 juta yang dititipkan lewat Dani," tulis akun tersebut, dikutip Jumat, 20 November 2026.
Tuduhan Rp800 Juta dari Bank Mandiri Juga Disebut
Selain soal Rp500 juta, akun Botok Pati menyebut Cakra juga diduga memfitnah AMPB menerima uang ratusan juta dari pihak bank. "Belum lagi fitnahan Cakra lewat medsosnya juga menuduh AMPB menerima uang dari Bank Mandiri 800 juta. Jadi bukan karena mengkritik cawapres/dasco," tulisnya. Seluruh tuduhan itu berstatus dugaan dan menjadi materi laporan dugaan pencemaran nama baik yang kini ditangani penyidik.
Dasar Laporan: Pasal 433 UU 1/2023 dan Pasal 434 KUHP
Budi Hermanto menjelaskan penangkapan CAD didasari laporan polisi yang masuk pada 3 November 2026. "Info awal membenarkan bahwa ada satu orang diamankan dengan inisial CAD. Saat sekarang masih proses pemeriksaan, permintaan keterangan di Direktorat Siber," ujarnya kepada wartawan. "Sudah ada laporan polisi di tanggal 3 November tentang dimaksud Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan/atau Pasal 434 KUHP terhadap terlapor inisial CAD," jelas Budi. Pemeriksaan terhadap CAD masih berlangsung, dan perkembangan lebih lanjut perkara ini menunggu hasil pendalaman penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya.