Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengunggah penjelasan berformat delapan salindia melalui akun Instagram pribadinya, @fadlizon, pada Sabtu (21/11/2026). Unggahan itu menjawab kritik produser film Para Perasuk, Siera Tamihardja, yang sehari sebelumnya menilai Fadli menyangkal terjadinya perkosaan massal saat Kerusuhan Mei 1998 dalam pidatonya di Festival Film Indonesia (FFI) 2026.
Tragedi yang Wajib Dikecam
Dalam keterangan unggahannya, Fadli menegaskan peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di penghujung rezim Orde Baru merupakan sebuah tragedi kemanusiaan yang amat menyakitkan. Ia menyebut ada banyak korban yang tidak dapat dipulihkan lagi, sehingga segala upaya harus dilakukan agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan. Ia juga menyatakan sikap tegas bahwa seluruh tindak kekerasan tersebut wajib dikutuk serta dikecam, dan kesewenang-wenangan terhadap para korban harus ditindaklanjuti dengan serius dan penuh tanggung jawab.
Perbedaan Makna Istilah "Perkosaan Massal"
Meski mengecam tindak perkosaan yang terjadi, Fadli Zon menggarisbawahi penggunaan istilah massal pada tragedi tersebut dan menekankan pentingnya memperhatikan konteks serta pemaknaan istilah itu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang lebih luas. "Perkosaan adalah kejahatan yang sangat keji. Namun demikian, sebagai sebuah istilah, ada perbedaan antara perkosaan massal sebagai tindakan kolektif yang terorganisir dengan perkosaan massal sebagai fenomena kerusuhan," tulisnya, seraya meminta penggunaan istilah itu dicermati dengan kepala dan hati yang dingin. Ia juga menyinggung narasi sensitif yang sempat beredar di masa lalu, seperti klaim mengenai adanya dugaan pembantaian sistematis yang ditujukan kepada etnis Tionghoa, yang menurutnya perlu dicermati agar tidak terjebak dalam sentimen yang menyesatkan.
Foto Arsip, Penelusuran Tempo, dan 52 Korban versi TGPF
Fadli juga menyoroti pentingnya verifikasi bukti visual setelah menemukan sejumlah foto arsip yang terbukti tidak berkaitan dengan peristiwa Mei 1998 — foto-foto itu, menurutnya, berasal dari peristiwa lain dan tidak menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Ia merujuk catatan penelusuran Redaksi Majalah Tempo selama tiga bulan pascakejadian yang disebut belum menemukan bukti adanya pola yang terkoordinasi secara masif atau terencana, yang beririsan dengan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang mencatat 52 korban kekerasan seksual. "Saya telah membaca dokumen TGPF. Data dan metode pendataannya perlu ditelaah secara utuh," ungkapnya.
Menutup penjelasannya, Fadli menekankan penyusunan sejarah nasional harus tetap berpihak pada korban, namun dikerjakan sejarawan secara independen dan bebas dari intervensi pihak mana pun. "Sejarah harus ditulis secara independen dan akurat, dengan tetap berpihak pada korban serta terbuka terhadap pembuktian dan penelusuran," tulisnya dalam unggahan berpagar #MegadiversityFZ tersebut.
