Bersiap Gempur Iran! Kapal Induk AS Bernama USS Nimitz Tertangkap Lewat Perairan Laut Aceh

Kapal-Instagram-

Bersiap Gempur Iran! Kapal Induk AS Bernama USS Nimitz Tertangkap Lewat Perairan Laut Aceh

Kapal Induk AS Terekam di Laut Aceh, Rieke Diah Pitaloka Singgung Isu Sengketa 4 Pulau dan Geostrategi Maritim Indonesia

Sebuah peristiwa menarik perhatian publik setelah beredar video yang memperlihatkan kapal induk Amerika Serikat, USS Nimitz CVN-68, melintas di wilayah perairan Aceh. Video dengan durasi 57 detik tersebut diunggah oleh politisi sekaligus anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, melalui akun Twitter pribadinya, @riekediahp, pada 20 Juni 2025.

Tidak hanya sekadar menyebarkan informasi keberadaan kapal perang raksasa itu, Rieke turut mengaitkannya dengan sengketa administratif empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. Empat pulau tersebut — yakni Pulau Banyak, Pulau Bangkaru, Pulau Tuangku, dan Pulau Sukon — diketahui sempat menjadi pusat konflik ketika Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengeluarkan keputusan untuk memindahkan wilayah administratifnya dari Aceh ke Provinsi Sumatera Utara.

Demo GAM Muncul karena Kontroversi Wilayah
Keputusan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk eks kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang turun ke jalan melakukan demonstrasi menolak pemindahan administrasi tersebut. Bagi masyarakat Aceh, kepemilikan wilayah laut dan pulau-pulau kecil merupakan isu sensitif yang berkaitan erat dengan identitas, otonomi, serta kedaulatan daerah.

Rieke Diah Pitaloka dalam cuitannya menegaskan bahwa jika benar USS Nimitz melintas di perairan Aceh, maka ini adalah momen penting bagi Indonesia untuk merefleksikan kembali strategi maritim nasionalnya. Ia juga menyampaikan empat poin penting terkait situasi tersebut yang ia nilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

Empat Poin Sorotan Rieke Diah Pitaloka
Pertahanan Kedaulatan di Gugus Kepulauan
Rieke menegaskan bahwa pulau-pulau kecil seperti empat pulau di Aceh Singkil memiliki posisi strategis sebagai bagian dari gugus kepulauan Indonesia. Wilayah tersebut bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga simbol kedaulatan, pertahanan, dan keamanan negara.
Penolakan Eksploitasi oleh Oligarki
Ia juga menyentil adanya upaya eksploitasi pulau-pulau kecil oleh pihak tertentu, baik untuk pengembangan resort, tambang, atau proyek bisnis besar yang bisa merusak ekosistem dan merongrong hak-hak masyarakat lokal. Menurutnya, penyelamatan pulau harus lebih berorientasi pada perlindungan hukum dan lingkungan, bukan keuntungan segelintir kelompok.
Strategi Geopolitik dan Geoekonomi Nasional
Dengan letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan internasional, gugus pulau seperti Aceh Singkil memiliki nilai tinggi dari sisi geopolitik maupun geoekonomi. Hal ini semakin relevan di tengah persaingan global dan dinamika hubungan internasional saat ini.
Penguatan Konsep Negara Kepulauan
Rieke menyoroti pentingnya perspektif geostrategi dalam mengelola kepulauan sebagai bagian dari identitas Indonesia sebagai negara maritim. Menurutnya, kebijakan terkait pulau-pulau kecil harus dirancang secara holistik, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan aspek pertahanan, ekonomi, hukum, dan budaya.
Dampak Kapal Perang Asing di Wilayah RI
Kehadiran kapal induk AS di Laut Aceh tentu saja membangkitkan tanya banyak pihak. Meski kapal tersebut disebut menuju Teluk Persia, lintasan yang dilaluinya di perairan Indonesia, khususnya wilayah Aceh, membuka isu baru tentang kedaulatan maritim. Apalagi, Aceh selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan sejarah perjuangan panjang terkait otonomi dan kontrol atas wilayahnya sendiri.

Menurut para ahli pertahanan, kehadiran kapal perang asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia harus mendapat pengawasan ketat. Pasalnya, meskipun kapal tersebut tidak masuk ke wilayah territorial, namun aktivitas intelijen dan militer yang dilakukan bisa saja mengancam kedaulatan dan keamanan nasional.

Permintaan Evaluasi Kebijakan Wilayah dan Keamanan Maritim
Melihat konteks yang begitu kompleks, Rieke Diah Pitaloka pun menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemindahan wilayah administratif empat pulau di Aceh Singkil. Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk lebih transparan dalam menjelaskan alasan pemindahan tersebut kepada masyarakat luas.

“Ini bukan sekadar soal garis batas di peta. Ini soal martabat, kepercayaan, dan masa depan maritim Indonesia,” tulisnya dalam cuitan lanjutan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah harus lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat Aceh agar tidak timbul kesan bahwa pemerintah pusat “mengambil” wilayah mereka tanpa komunikasi yang jelas.

Baca juga: Siapa Rizky Bantayan? Kekasih Almira Yudhoyono Anak AHY yang Hadir di Acara Ngunduh Mantu Al Ghazali Putra Ahmad Dhani