Profil Tampang Dharma Oratmangun Ketua LMKN yang Kini Viral Usai Buat Pernyataan Bayar Royalti untuk Musik Suara Alam: Umur, Agama dan Akun IG

Dharma-Instagram-

Profil Tampang Dharma Oratmangun Ketua LMKN yang Kini Viral Usai Buat Pernyataan Bayar Royalti untuk Musik Suara Alam: Umur, Agama dan Akun IG
Siapa Dharma Oratmangun? Ketua LMKN yang Kini Kembali Jadi Sorotan Usai Buat Pernyataan Royalti Untuk Musik Suara Alam

Belakangan ini, nama Dharma Oratmangun, sosok yang dikenal sebagai Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), kembali mencuat ke permukaan jagat maya. Bukan karena karya musiknya yang pernah menghiasi era 2000-an, melainkan karena kontroversi terkait pengelolaan royalti musik di Indonesia yang kini tengah memanas. Warganet pun mulai menggali lebih dalam rekam jejak sang tokoh, termasuk masa lalu yang pernah tersandung kasus hukum.

Kasus royalti musik ini mencuat setelah beredar kabar bahwa pemilik restoran Mie Gacoan di Bali dilaporkan karena dituduh memutar lagu secara komersial tanpa izin. Padahal, pemutaran musik di tempat umum seperti restoran, hotel, atau mal, sebenarnya wajib membayar royalti kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta. Namun, banyak pelaku usaha yang belum memahami kewajiban ini, sehingga kini muncul ketegangan antara pelaku industri dan pihak pengelola hak cipta.

Dari sinilah sorotan beralih ke LMKN, lembaga yang kini ditunjuk sebagai pengelola tunggal royalti musik di Indonesia. Dan sebagai ketuanya, Dharma Oratmangun pun ikut menjadi sorotan. Masyarakat mulai bertanya: siapa sebenarnya pria di balik kebijakan kontroversial ini? Dan pernahkah ia terlibat dalam masalah hukum sebelumnya?

Dari Penyanyi ke Pengelola Hak Cipta: Perjalanan Karier Dharma Oratmangun
Dharma Oratmangun bukan nama asing di dunia musik Tanah Air. Ia dikenal sebagai penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang aktif sejak era 1990-an. Musiknya yang kaya akan nuansa etnik dan pop kontemporer pernah memikat banyak pendengar, bahkan membawanya meraih penghargaan bergengsi.

Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menjadi juara pertama Festival Musik Pop Indonesia, sebuah ajang yang saat itu menjadi barometer musik nasional. Dedikasinya terhadap seni musik tidak berhenti di situ. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) dari tahun 2007 hingga 2011, organisasi yang menjadi wadah bagi para pencipta lagu dan musisi profesional.

Tak hanya berkiprah di dunia musik pop, Dharma juga pernah dipercaya menjadi produser album perdana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat masih aktif dalam dunia politik. Album bertajuk "Hati yang Bersih" itu sempat menjadi perbincangan karena menggabungkan unsur musik religi dan nasionalisme.

Di balik karier gemilangnya, Dharma dikenal sebagai sosok keluarga. Ia menikah dengan Frida Yulia, wanita cantik yang menjadi pendamping setianya. Pasangan ini dikaruniai tiga anak, yaitu Gitari Kamakini, Melody Gita Mahardhika, dan Duan Akelyaman. Keluarga kecilnya kerap tampil harmonis di media sosial, menunjukkan sisi personal dari seorang musisi yang juga ayah dan suami.

Skandal 2007: Dharma Oratmangun dan Dugaan Korupsi APBD Maluku Tenggara Barat
Namun, di balik pencapaian gemilang itu, ternyata Dharma pernah terjerat dalam kasus hukum yang cukup serius. Pada tahun 2007, ia diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) periode 2003–2006.

Kasus ini menyedot perhatian publik karena melibatkan sejumlah pejabat daerah dan pengusaha. Dharma Oratmangun diduga terlibat dalam proyek-proyek yang menggunakan dana APBD, meskipun perannya lebih sebagai pelaku usaha atau konsultan. Ia diperiksa dalam kapasitas sebagai pihak yang turut serta dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam proyek pembangunan infrastruktur dan kegiatan kebudayaan.

Yang menarik, bukan hanya Dharma yang diperiksa, tetapi juga SJ Oratmangun, yang diketahui sebagai ayah kandungnya. Hal ini memperkuat dugaan adanya keterlibatan keluarga dalam jaringan proyek tersebut. Meski demikian, hingga kini tidak ada informasi resmi yang menyatakan bahwa Dharma divonis bersalah atau menjalani hukuman pidana dalam kasus tersebut. Statusnya tetap sebagai saksi atau terperiksa, tanpa vonis pengadilan.

Meskipun kasus ini tidak berlanjut ke pengadilan atau berakhir tanpa hukuman, bayang-bayang dugaan korupsi tetap melekat dalam rekam jejak publiknya. Dan kini, saat ia berdiri di garda depan pengelolaan royalti musik nasional, masa lalu tersebut kembali diungkit oleh masyarakat.

Kontroversi Royalti Musik: Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Kontroversi terbaru yang melibatkan Dharma Oratmangun bermula dari kebijakan LMKN yang mulai aktif menagih royalti musik dari tempat-tempat komersial. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, merasa terkejut dan terbebani dengan tuntutan pembayaran royalti, terutama karena sebelumnya tidak ada sosialisasi yang memadai.

Yang membuat situasi makin panas adalah klarifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang menyatakan bahwa LMKN belum sepenuhnya diakui secara resmi sebagai lembaga pengelola hak cipta kolektif. Artinya, tindakan LMKN menagih royalti bisa dianggap belum memiliki dasar hukum yang kuat.

Hal ini memicu pro dan kontra. Di satu sisi, banyak musisi dan pencipta lagu mendukung upaya perlindungan hak cipta. Di sisi lain, pelaku usaha menuntut kejelasan dan transparansi, terutama karena jumlah tagihan yang dirasa tidak masuk akal, bahkan untuk pemutaran musik internasional maupun suara alam seperti burung atau ombak.

Mengapa Masyarakat Mempertanyakan Dharma Oratmangun?
Dengan latar belakang yang pernah tersandung kasus korupsi, serta posisinya kini sebagai pengelola dana publik dalam bentuk royalti, wajar jika masyarakat menjadi waspada dan kritis. Banyak yang bertanya: apakah lembaga yang dipimpinnya benar-benar transparan? Apakah sistem penagihan royalti sudah adil dan proporsional? Dan yang paling penting, apakah dana yang dikumpulkan benar-benar sampai ke tangan pencipta lagu?

Akun Instagram @bushcoo menjadi salah satu yang ikut mengangkat isu ini, dengan membagikan rekam jejak Dharma Oratmangun secara lengkap. Unggahan tersebut cepat menyebar, menambah panas diskusi di media sosial. Banyak netizen yang meminta audit publik terhadap LMKN dan menuntut kehadiran lembaga pengelola hak cipta yang independen, profesional, dan akuntabel.

Perlindungan Hak Cipta vs. Beban UMKM: Perlukah Keseimbangan?
Perdebatan seputar royalti musik sebenarnya bukan sekadar soal uang, tapi juga tentang kesadaran hukum, keadilan, dan keseimbangan. Di satu sisi, musisi dan pencipta lagu berhak mendapatkan imbalan atas karya mereka. Di sisi lain, pelaku usaha kecil yang juga berjuang di tengah tekanan ekonomi, merasa terbebani oleh regulasi yang tiba-tiba ditegakkan tanpa persiapan.