Tunjangan Rumah Dinas DPRD DKI Jakarta Tembus Rp70,4 Juta per Bulan, Publik Heboh: "Duit Rakyat Dipakai untuk Fasilitas Mewah?"

Siapa yang mengusulkan kenaikan tunjangan ini?
Apa dasar perhitungan ekonominya?
Apakah sudah melalui kajian dan uji publik?
Apakah anggota dewan benar-benar membutuhkan dana sebesar itu untuk perumahan?
Jika tidak ada jawaban yang memuaskan, maka kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat akan semakin tergerus. Dan ini bukan hanya soal DPRD DKI, tapi tentang integritas sistem demokrasi kita secara keseluruhan.

Kini Saatnya Bertindak: Audit dan Evaluasi Ulang
Untuk itu, publik mendesak:

Audit independen terhadap anggaran tunjangan perumahan DPRD DKI Jakarta oleh BPK atau lembaga audit eksternal.
Evaluasi ulang besaran tunjangan berdasarkan kondisi ekonomi terkini dan kebutuhan riil.
Transparansi penuh atas semua dokumen terkait, termasuk notulen rapat dan kajian kebijakan.
Partisipasi publik dalam penyusunan anggaran, terutama untuk pos-pos yang bersinggungan langsung dengan fasilitas pejabat.
Penutup: Uang Rakyat Harus Kembali ke Rakyat
Di tengah gempuran inflasi, naiknya harga kebutuhan pokok, dan beban hidup yang semakin berat, wajar jika masyarakat merasa gerah melihat angka-angka seperti Rp70 juta per bulan untuk tunjangan rumah dinas.

Karena pada akhirnya, uang yang mengalir ke kantong pejabat adalah uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, transportasi umum, atau membantu warga miskin.

Ini bukan soal iri atau cemburu terhadap fasilitas pejabat. Ini soal keadilan, proporsionalitas, dan tanggung jawab moral.

Dan jika tidak ada perbaikan, maka bukan tidak mungkin kepercayaan rakyat terhadap wakilnya akan terus merosot — sampai pada titik di mana demokrasi kita hanya menjadi panggung bagi elit, bukan lagi suara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

#DPRDDKI #TunjanganDewan #APBD #AniesBaswedan #FormulaE #TransparansiPublik #Korupsi #UangRakyat #PolitikIndonesia

• « PREV
• 1
• 2