Apa Itu Non-State Actor? AM Hendropriyono Ungkap Dugaan Keterlibatan Aktor Asing dalam Demo DPR 25 Agustus 2025

tanda tanya-pixabay-

Apa Itu Non-State Actor? AM Hendropriyono Ungkap Dugaan Keterlibatan Aktor Asing dalam Demo DPR 25 Agustus 2025

Aksi demonstrasi besar-besaran yang mengguncang ibu kota pada 25 Agustus 2025 menjadi sorotan nasional. Ribuan warga, terutama mahasiswa dan aktivis masyarakat sipil, memadati kawasan sekitar Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta, untuk menyampaikan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Namun, di balik gelombang protes yang tampak spontan, muncul dugaan adanya tangan-tangan tak terlihat yang turut memicu kerusuhan sosial ini.

Salah satu tokoh yang angkat bicara adalah AM Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN). Dalam sebuah wawancara eksklusif, Hendropriyono tidak hanya mengomentari aksi demonstrasi, tetapi juga membuka dugaan adanya aktor asing yang turut menggerakkan massa dari balik layar. Pernyataannya langsung memicu perdebatan luas di tengah masyarakat dan dunia politik.

Kebijakan Kontroversial Picu Gelombang Protes
Demonstrasi pada 25 Agustus 2025 dipicu oleh rencana kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah tekanan inflasi, kenaikan harga bahan pokok, dan pengangguran yang masih tinggi, keputusan tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap rakyat kecil.

“Kami turun ke jalan bukan karena benci, tapi karena butuh keadilan,” ujar salah satu koordinator aksi dari aliansi mahasiswa se-Jabodetabek. “Kalau anggota DPR bisa naik gaji, kenapa rakyat harus makin susah?”

Selain isu kenaikan tunjangan, demonstran juga menuntut transparansi dalam pengesahan RUU tertentu, serta menolak sejumlah regulasi yang dianggap membebani sektor usaha mikro dan menengah (UMKM).

Hendropriyono: Ada Konspirasi di Balik Demo?
Namun, AM Hendropriyono melihat aksi tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Mantan kepala BIN yang dikenal vokal dalam isu keamanan nasional ini menyatakan bahwa demonstrasi besar-besaran itu tidak murni berasal dari dalam negeri, melainkan ada campur tangan aktor asing yang sengaja memanfaatkan ketidakpuasan publik.

“Saya melihat ada non-state actor yang bermain di balik layar,” tegas Hendropriyono dalam sebuah diskusi panel yang digelar di Jakarta Pusat.

Menurutnya, aktor-aktor tersebut berasal dari luar negeri dan memiliki kepentingan strategis terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Mereka tidak muncul secara langsung, tetapi menggunakan proxy atau kaki tangan lokal untuk menggerakkan opini publik dan memicu ketegangan sosial.

Apa Itu Non-State Actor?
Istilah non-state actor mungkin masih terdengar asing bagi sebagian besar masyarakat. Namun, dalam dunia politik internasional dan keamanan global, istilah ini sangat penting. Non-state actor atau aktor non-negara merujuk pada individu, kelompok, atau organisasi yang tidak termasuk dalam struktur pemerintahan resmi suatu negara, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan, stabilitas, bahkan keamanan nasional.

Beberapa contoh non-state actor meliputi:

Organisasi non-pemerintah (NGO) internasional
Kelompok militan atau teroris
Kartel narkoba
Gerakan separatis
Aktivis transnasional
Perusahaan multinasional raksasa
Kelompok hacker atau cyber warfare
Yayasan filantropi global dengan agenda tersembunyi
Dalam konteks yang diungkapkan Hendropriyono, non-state actor yang dimaksud bisa jadi adalah organisasi atau jaringan global yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan ekonomi dan politik Indonesia. Mereka bisa saja memanfaatkan isu-isu domestik untuk menciptakan krisis legitimasi terhadap pemerintah.

Penjajahan Gaya Baru: Bukan dengan Senjata, Tapi dengan Kebijakan
Yang mengejutkan dari pernyataan Hendropriyono adalah klaim bahwa tujuan dari non-state actor ini bukan sekadar membuat kekacauan, melainkan menciptakan bentuk penjajahan baru.

“Ini bukan penjajahan dengan meriam dan kapal perang seperti dulu,” jelasnya. “Ini adalah penjajahan melalui pengendalian kebijakan, ekonomi, dan opini publik.”

Menurutnya, aktor asing ini ingin mengarahkan kebijakan Indonesia agar sejalan dengan kepentingan kapitalis global. Dengan menggerakkan massa melalui isu-isu sosial, mereka bisa memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan pihak asing, seperti pembukaan pasar secara ekstrem, deregulasi industri strategis, atau privatisasi aset negara.