Apa Itu Non-State Actor? AM Hendropriyono Ungkap Dugaan Keterlibatan Aktor Asing dalam Demo DPR 25 Agustus 2025

“Mereka tidak butuh tentara. Cukup dengan memanipulasi media, membiayai gerakan sosial, dan memanfaatkan ketidakpuasan rakyat, mereka bisa menggoyang kedaulatan suatu bangsa,” tegas Hendropriyono.

Dari Ideologi hingga Kontrol Global
Hendropriyono juga mengingatkan bahwa beberapa non-state actor tidak hanya bergerak di ranah ekonomi, tetapi juga memiliki agenda ideologis. Mereka bisa saja menyusupkan narasi-narasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti radikalisme, anarkisme, atau ekstremisme agama.

“Ada yang menggunakan agama sebagai alat, ada yang menggunakan isu lingkungan, HAM, atau keadilan sosial. Tapi di balik itu semua, ada tujuan besar: mengendalikan negara tanpa perlu mendudukinya secara fisik,” ujarnya.

Ia mencontohkan, beberapa organisasi internasional yang mengklaim diri sebagai pembela HAM atau lingkungan, ternyata memiliki koneksi erat dengan negara-negara adidaya atau perusahaan raksasa yang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia.

Baca juga: CCTV Jakarta Pusat Mendadak Offline Saat Demo Ricuh 28 Agustus: Tanda Tanya Besar di Tengah Tragedi Kematian Ojol

Respons Masyarakat dan Pemerintah
Pernyataan Hendropriyono langsung menuai reaksi beragam. Sebagian pihak mendukungnya, mengingat memang ada kekhawatiran terhadap intervensi asing dalam urusan dalam negeri. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa pernyataan tersebut bisa digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.

“Jangan sampai isu non-state actor dijadikan alasan untuk menyalahkan rakyat yang sedang berjuang demi keadilan,” ujar seorang akademisi dari Universitas Indonesia.

Sementara itu, pihak pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) menyatakan akan melakukan kajian mendalam terhadap dugaan keterlibatan aktor asing dalam demonstrasi. “Kami tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Tapi, kami juga harus tetap menghargai hak rakyat untuk menyampaikan pendapat,” ujar juru bicara kementerian.

 

• « PREV
• 1
• 2