Membangun sistem ekonomi-politik (ekopol) merupakan langkah strategis untuk menyiapkan masa depan bangsa. Menurut Yudhie Haryono, Teoritikus Nusantara Studies, Indonesia selama 80 tahun telah lalai dalam membangun sistem sendiri.
Akibatnya, cita-cita kemerdekaan belum tercapai dan janji proklamasi masih jauh dari kenyataan.
>>> Pengguna iPhone Diminta Segera Update Keamanan, Ancaman Serangan AI Kini Makin Cepat
Sistem ekopol yang kokoh dinilai mampu menutup celah bagi para penjahat dan pengkhianat, baik lokal maupun internasional, untuk beraksi.
Sistem ini harus berlandaskan Pancasila dan konstitusi asli.
Ia diharapkan menjadi 'novus ordo seclorum' yang membawa semangat perubahan dan kelahiran kembali Nusantara sebagai negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Metode Hibridasi dan Prinsip Ketersaling Sambungan
Sistem ekopol Pancasila bekerja dengan metode hibridasi, yaitu mengumpulkan, mengolah ulang, dan menciptakan hal baru dari kelebihan setiap zaman.
Prinsipnya adalah 'al-muhafadzah ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah'.
>>> PKH dan BPNT Tahap 3 Tahun 2026: Perkembangan Terbaru dan Perkiraan Jadwal Cair
Artinya, memelihara warisan lama yang masih baik dan mengambil hal baru yang lebih baik.
Prinsip ini menjaga nilai-nilai tradisi dan iptek masa lalu sambil terbuka pada inovasi yang sesuai perkembangan zaman.
Tiga Pilar Sistem Ekopol
Pertama, sistem harus sesuai kebutuhan jati diri agar efisien dan efektif. Ini mengoptimalkan sumber daya manusia dan alam, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan produktivitas.
Kedua, sistem harus sesuai kemampuan dan mentalitas bangsa sehingga akurat. Hal ini mengurangi kesalahan dan meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan.
>>> Fitur Username WhatsApp Resmi Rilis Juli 2026, Ini Cara Klaim dan Aturannya
Ketiga, sistem harus terintegrasi dengan lingkungan, menghubungkan masa lalu, kini, dan depan. Integrasi ini memungkinkan komunikasi lancar dan aliran data, dana, serta solusi yang efektif.
