SKTP atau Surat Keputusan Tunjangan Profesi menjadi dokumen penting bagi guru bersertifikat yang ingin mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Tanpa SKTP, dana tunjangan tidak bisa diproses meskipun guru sudah memiliki sertifikat pendidik.
>>> Zulhas Klaim Kampung Nelayan Dongkrak Produktivitas hingga 30%
Banyak guru merasa resah ketika status Info GTK sudah hijau tetapi dana belum masuk rekening.
Kebingungan ini wajar karena proses dari validasi data hingga pencairan dana melewati beberapa tahap.
Memahami peran SKTP membantu guru tidak panik saat dana belum masuk tepat waktu.
Dokumen ini selalu terbit sebelum dana ditransfer, dan menjadi acuan resmi Kemendikdasmen dalam menentukan kelayakan pencairan.
Apa Itu SKTP?
SKTP adalah dokumen resmi yang menjadi dasar hukum pencairan TPG bagi pendidik bersertifikat. Dokumen ini diterbitkan setelah data guru di Dapodik dinyatakan valid oleh sistem Kemendikdasmen.
Istilah lain yang sering digunakan adalah SK Tunjangan Profesi atau surat keputusan tunjangan sertifikasi. Semua merujuk pada dokumen yang sama, yaitu surat resmi penanda kelayakan pencairan tunjangan.
SKTP diterbitkan berdasarkan data di sistem pendidikan nasional, bukan diajukan manual oleh guru. Masa berlakunya umumnya enam bulan, mengikuti periode anggaran Januari–Juni dan Juli–Desember.
Fungsi SKTP dalam Pencairan TPG
Fungsi utama SKTP adalah membuktikan bahwa guru memenuhi syarat administrasi dan beban kerja sehingga layak menerima tunjangan. Dokumen ini juga menjadi dasar transfer anggaran dari pusat ke daerah.
SKTP berfungsi sebagai alat kontrol anggaran negara. Setiap rupiah tunjangan yang dicairkan harus memiliki rujukan SKTP yang sah.
SKTP memuat rincian seperti nomor SK, periode berlaku, dan besaran tunjangan. Rincian ini membantu dinas pendidikan menghitung total anggaran setiap periode.
