Praktik yang diduga mewajibkan siswa sekolah menengah pertama (SMP) untuk memperkenalkan diri melalui akun media sosial pribadi saat Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) menuai kritik.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai kebijakan tersebut keliru karena berpotensi membahayakan privasi dan keamanan digital anak.
>>> Jadwal Tayang Kung Fu Soccer di Indonesia: Simak Spoiler dan Informasinya
"Praktik mewajibkan siswa SMP memperkenalkan diri lewat akun media sosial pribadi adalah keliru dan berbahaya.
Anak tidak boleh dipaksa membuka identitas dirinya ke ruang publik digital hanya atas nama MPLS, kreativitas, atau pengenalan lingkungan sekolah," kata Ubaid kepada Bloomberg Technoz, Selasa (14/7).
>>> Kejaksaan Belum Periksa dan Tahan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
Menurut dia, begitu video atau foto anak diunggah ke media sosial, sekolah tidak lagi dapat mengendalikan penyebaran konten tersebut.
>>> S&P Proyeksi Utang Pemerintah Capai 37,4% PDB pada 2029
"Sekali video atau foto anak diunggah, sekolah tidak bisa lagi mengontrol penyebaran, komentar, tangkapan layar, pelecehan, perundungan digital, bahkan potensi doxing," ujarnya.
