Pemprov Sumbar Bentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc
Merespons badai kritik yang menerpa institusinya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, tidak tinggal diam. Ia membenarkan adanya video viral tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya sedang bergerak cepat untuk mengusut tuntas kasus ini.
"Ya, kita sudah mengetahui video yang beredar tersebut. Saat ini kami sedang melakukan pendalaman secara intensif untuk memastikan kebenaran informasi dan identitas oknum di dalamnya," ujar Arry Yuswandi saat dikonfirmasi, Senin (24/8/2026) malam.
Arry menegaskan bahwa Pemprov Sumbar tidak akan memberikan toleransi bagi setiap ASN yang melanggar kode etik. "Akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Kami sedang membentuk tim pemeriksa ad hoc untuk mengusut kasus ini secara transparan dan objektif," tambahnya.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, Pemprov Sumbar belum merilis pernyataan resmi terkait nama dan jabatan pasti dari kedua oknum tersebut, menunggu proses klarifikasi dan pemeriksaan awal selesai.
Ancaman Sanksi Berat: Pelanggaran Disiplin ASN
Para pengamat hukum dan tata negara mengingatkan bahwa aksi yang terekam dalam video tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap disiplin ASN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, larangan melakukan tindakan asusila atau perbuatan yang mencemarkan kehormatan negara maupun instansi adalah pelanggaran mutlak.
Jika terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ad Hoc, sanksi terberat menanti kedua oknum ini. Mulai dari hukuman disiplin berat, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan struktural, hingga sanksi pemecatan tidak dengan hormat sebagai PNS.
Publik Sumatera Barat kini menanti dengan cermat. Apakah Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Sekda Arry Yuswandi berani bertindak tegas dan transparan tanpa pandang bulu, ataukah kasus ini hanya akan berakhir sebagai "macan kertas" yang reda ditelan waktu? Integritas birokrasi Ranah Minang sedang diuji.
