Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini meminta pemerintah menghentikan jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Permintaan itu disampaikan pada Kamis (24/9/2026) sebagai syarat mewujudkan wacana pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi.
Menurut Didik, langkah penataan ulang sistem penerimaan mahasiswa baru ini krusial karena pola pengelolaan PTN saat ini dinilai terlalu berorientasi pada pencarian keuntungan finansial.
Hal itu terjadi akibat minimnya anggaran dari negara.
Komersialisasi dan Lemahnya Pengawasan
Didik menyoroti praktik komersialisasi melalui jalur mandiri yang membebankan biaya tinggi kepada calon mahasiswa.
Ia menilai hal ini terjadi karena minimnya pengawasan dari pemerintah pusat.
"Jalur mandiri dikomersialkan oleh PTN karena otonomi dan keleluasaan mengatur seleksi sekaligus pungutannya. Tetapi kontrol pemerintah pusat minimal sekali sampai akhirnya KPK mencokok oknum-oknum," kata Didik.
Perkembangan jalur mandiri, menurutnya, bermula dari dorongan agar kampus negeri mencari sumber pembiayaan secara mandiri melalui wewenang otonomi khusus.
"Jalur mandiri merupakan kebijakan pemerintah yang mendorong PTN-PTN mencari biaya sendiri, yang kemudian membebankan biaya tinggi kepada mahasiswa melalui jalur penerimaan tertentu," ujar Didik.
Ia menegaskan sederet kasus korupsi di lingkungan perguruan tinggi negeri perlu ditinjau menyeluruh melalui perbaikan desain kebijakan dan pengelolaan seleksi masuk.
"Jalur mandiri dan praktek komersialisasi penerimaan mahasiswa baru PTN harus dihentikan," tegasnya.
Skema Pembiayaan dan Harapan Pendidikan Gratis
Didik menilai gagasan pembebasan biaya kuliah realistis mengingat skema pendidikan gratis 12 tahun lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia mengusulkan pemerintah memperluas cakupan program tersebut menjadi wajib belajar 15 tahun.
"Tetapi banyak sekolah swasta bisa membiayai sendiri lebih banyak dari BOS yang bisa diberikan pemerintah sehingga keduanya bisa berjalan masing-masing untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sudah 2 dekade SBY menjalankan pendidikan gratis 12 tahun ini tetapi kelanjutannya terbengkalai," tambah Didik.
Mengenai skema pembiayaan, Didik menyarankan penerimaan mahasiswa di PTN dibatasi dan difokuskan berdasarkan prinsip meritokrasi serta prioritas bagi keluarga kurang mampu.
PTN berbadan hukum (PTN BH) disarankan lebih difokuskan sebagai institusi riset.
"Dengan melakukan efisiensi dan right sizing PTN, maka pemerintah bisa membiayai dana operasional PTN utama antara Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun, sedangkan PTN kecil bisa mendapatkan dana operasional Rp 200-500 miliar rupiah," kata Didik.
Pemerintah daerah juga diperkirakan dapat menopang pembiayaan PTN daerah dengan mengalokasikan sebagian kecil dari total anggaran pendidikan nasional sebesar Rp 769 triliun.
Sementara itu, Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diharapkan tetap berperan menampung mahasiswa dari kalangan mampu secara ekonomi.
"PTS menengah dengan daya tampung 6 ribu sampai 12 ribu mahasiswa bisa dijalankan secara efisien oleh PTS dengan dana Rp 100-200 miliar rupiah.
Mestinya PTN bisa juga menjalankannya secara efisien," tambah Didik.
Realisasi pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi ini menuntut pemerintah untuk segera melakukan relokasi dan penataan ulang seluruh anggaran pendidikan nasional.
