Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mempertimbangkan opsi penghentian sementara pajak bensin federal. Langkah ini digodok untuk merespons lonjakan biaya energi menjelang pemilu sela pada November 2026.
"Ya, kami sedang mempertimbangkan hal itu," kata Trump kepada wartawan pada Selasa (6/10/2026), seperti dilansir Money.
Meski wacana ini mulai dibahas, Trump belum membeberkan perincian teknis maupun pengajuan resminya ke Kongres.
Tersandung Proses Legislatif
Pajak bensin federal AS saat ini berada di angka 18,4 sen dollar AS per galon. Untuk menangguhkannya, diperlukan persetujuan legislatif.
Peluang kelulusan kebijakan ini di Kongres dalam waktu dekat dinilai minim. Pasalnya, DPR dan Senat AS sudah meninggalkan Washington untuk fokus pada agenda kampanye.
Di sisi lain, sejumlah gubernur negara bagian telah lebih dulu mengambil tindakan pemotongan pajak bensin di wilayah masing-masing.
Tekanan publik terhadap Trump kian menguat seiring membengkaknya beban hidup warga AS. Hal ini melingkupi tarif perumahan, layanan kesehatan, hingga harga pangan.
Isu keterjangkauan ekonomi ini berisiko menggerus dominasi Partai Republik di Kongres pada pemilu sela mendatang. Ketidakpuasan pemilih terhadap kebijakan ekonomi pemerintah dan penanganan konflik Iran turut menjadi faktor.
Sebagai langkah awal meredam harga bahan bakar, Trump telah menandatangani aturan pelonggaran pembatasan pajak jenis diesel pada Senin (5/10/2026).
Penyesuaian tersebut dilakukan menyusul lonjakan signifikan pada harga diesel dalam beberapa bulan terakhir.
Data organisasi otomotif AAA mencatat rata-rata harga bensin nasional AS menyentuh 4,37 dollar AS per galon pada Senin (5/10/2026).
Analisis Bipartisan Policy Center pada April 2026 memperkirakan insentif penangguhan pajak dapat memangkas harga bensin di tingkat konsumen sekitar 10 hingga 16 sen dollar AS per galon.
Di sisi lain, penghapusan sementara pajak yang belum pernah naik sejak awal 1990-an tersebut berpotensi mengurangi penerimaan kas negara hingga miliaran dollar AS setiap bulan.
Penurunan pendapatan ini berdampak langsung pada pendanaan fasilitas publik seperti jembatan, jalan raya, dan transportasi umum. Pemerintah perlu memangkas alokasi belanja infrastruktur atau mencari opsi pendanaan alternatif.
