Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendorong pemerintah mempercepat penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat daya tarik investasi dan mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana menyatakan PSN dan KEK merupakan instrumen untuk menarik investasi berskala besar.
Selain itu, kebijakan ini diharapkan meningkatkan nilai tambah industri serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
HKI meminta percepatan tidak hanya untuk pengajuan baru, tetapi juga pengembangan dan perluasan kawasan yang sudah berjalan.
Proses yang didorong mencakup tahapan pengajuan, evaluasi, persetujuan, hingga penetapan.
"Percepatan PSN dan KEK harus menjadi prioritas nasional," ujar Ma'ruf melalui keterangan pers, Sabtu (10/10/2026).
Ia menekankan HKI mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap percepatan proses tersebut.
Menurut Ma'ruf, persaingan antarnegara dalam menarik modal global membuat kecepatan pengambilan keputusan menjadi faktor penting.
Investor juga mempertimbangkan kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta kesiapan infrastruktur pendukung.
"Dalam dunia investasi, kecepatan menjadi faktor penentu. Kita tidak boleh kehilangan peluang investasi hanya karena proses administrasi yang panjang," pungkasnya.
Usulan Fast-Track dan Pembelajaran dari Vietnam-China
HKI mengusulkan mekanisme percepatan atau fast-track approval bagi pengajuan PSN dan KEK yang telah memenuhi persyaratan.
Skema tersebut ditujukan untuk proyek dengan kesiapan lahan dan infrastruktur, komitmen investasi, serta potensi dampak ekonomi signifikan.
Selain percepatan persetujuan, HKI mengusulkan batas waktu pelayanan yang terukur dan koordinasi lintas kementerian yang lebih efektif.
Langkah percepatan tetap perlu memperhatikan aspek lingkungan, tata ruang, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ma'ruf menyampaikan pengalaman Vietnam dan China dalam mengembangkan kawasan industri dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia.
Vietnam dinilai berhasil menarik investasi melalui layanan administrasi terintegrasi, insentif perpajakan, dan kemudahan akses lahan industri.
Sementara China mengembangkan Special Economic Zones (SEZ) dengan menggabungkan kebijakan investasi dan pembangunan infrastruktur berskala besar.
"Vietnam dan China memberikan pelajaran penting bahwa investor membutuhkan lebih dari sekadar insentif. Mereka membutuhkan kecepatan, kepastian, dan ekosistem industri yang siap," kata Ma'ruf.
Indonesia memiliki sejumlah keunggulan seperti pasar domestik yang luas, sumber daya alam melimpah, tenaga kerja produktif, serta posisi geografis strategis.
Namun, keunggulan tersebut perlu didukung kebijakan investasi yang responsif, efisien, konsisten, dan berorientasi pada percepatan realisasi proyek.
"Investor global membandingkan Indonesia dengan negara lain sebelum mengambil keputusan. Reformasi perizinan harus menjadi agenda prioritas kita bersama," tambahnya.
