unique visitors counter
⌂ Beranda › News › Karhutla Indonesia: 60 Ribu Personel dan 48 Pesawat Dikerahkan
News

Karhutla Indonesia: 60 Ribu Personel dan 48 Pesawat Dikerahkan

Ilustrasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia
Karhutla Indonesia: 60 Ribu Personel dan 48 Pesawat Dikerahkan
A A Ukuran Teks16px

Indonesia meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah setelah kabut asap berdampak pada kualitas udara Malaysia dan Singapura.

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan pemerintah telah mengerahkan puluhan ribu personel dan armada udara untuk mendukung pemadaman.

Presiden Prabowo Subianto juga berkoordinasi dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk membahas penanganan asap lintas batas.

Pengerahan Personel dan Operasi Udara

Arrmanatha menyampaikan bahwa pemerintah mengerahkan lebih dari 60 ribu personel serta sekitar 48 helikopter dan pesawat.

Armada tersebut digunakan untuk pengeboman air dan operasi modifikasi cuaca.

Ia menyampaikan perkembangan itu di Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Komunikasi diplomatik juga dilakukan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia untuk menerangkan langkah penanggulangan yang sedang berjalan.

"Ya, kami sudah berkomunikasi.

Saya juga sudah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, dan kami telah menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Indonesia, termasuk pengerahan lebih dari 60 ribu personel serta sekitar 48 helikopter dan pesawat untuk melakukan pengeboman air dan modifikasi cuaca," ujar Arrmanatha Nasir, Menteri Luar Negeri Indonesia.

Ia mengakui kondisi cuaca menjadi tantangan dalam operasi pemadaman.

Pemerintah berharap hujan yang diperkirakan turun dapat membantu meredakan kebakaran dan mengurangi dampak asap.

"Memang ini merupakan tantangan karena kondisi cuaca saat ini tidak mendukung kita. Kami berharap situasi segera mereda karena hujan juga diperkirakan akan turun," ujar Arrmanatha.

Dampak ke Malaysia dan Koordinasi Lintas Negara

Perhatian pemerintah Malaysia meningkat setelah kualitas udara memburuk.

CNN Indonesia melaporkan bahwa pada Jumat, 9 Oktober 2026, sebanyak 37 wilayah di Malaysia mencatat Indeks Pencemar Udara dalam kategori tidak sehat.

Kementerian Pendidikan Malaysia juga meliburkan sekolah di sejumlah wilayah terdampak.

Anwar Ibrahim sebelumnya menelepon Prabowo pada Kamis, 8 Oktober 2026, untuk membahas kabut asap.

Dalam keterangan yang dilaporkan media Malaysia, Anwar menyebut Prabowo bersedia mengambil langkah yang diperlukan untuk menangani situasi tersebut.

"Masalah kabut asap ini memang mengkhawatirkan.

Saya secara pribadi menghubungi Presiden Prabowo, dan beliau setuju untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan," ujar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Anwar menyatakan Malaysia telah menawarkan kerja sama kepada Indonesia selama beberapa minggu terakhir karena dampak asap menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat.

Pemerintah Malaysia juga meningkatkan operasi penyemaian awan yang melibatkan Angkatan Udara Kerajaan Malaysia dan instansi terkait.

"Jadi, selama beberapa minggu terakhir, kami telah menyatakan kesiapan untuk memberikan kerja sama apa pun, mengingat kabut asap ini mengkhawatirkan dan saya tahu hal ini menjadi perhatian terkait kesehatan masyarakat," ujar Anwar.

Ia menjelaskan bahwa upaya mitigasi di Malaysia belum menghilangkan kekhawatiran terhadap kondisi udara.

"Berbagai langkah telah diambil untuk mengurangi dampaknya.

Sebagai contoh, kami meningkatkan operasi penyemaian awan yang dilakukan hampir setiap hari oleh Angkatan Udara Kerajaan Malaysia dan instansi terkait, tetapi situasinya tetap mengkhawatirkan," ujar Anwar.

Anwar juga menginstruksikan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan dan Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup untuk berkomunikasi dengan mitra mereka di Indonesia.

Mohamad turut diminta menghubungi Sekretariat ASEAN guna mengoordinasikan pertemuan para menteri yang menangani urusan lingkungan.

Di Indonesia, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan mengatakan pemerintah memahami keresahan Malaysia dan Singapura.

Ia menyampaikan pandangan pemerintah mengenai faktor alam yang memengaruhi kebakaran dalam keterangannya di kantor Lemhannas, Jakarta, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

"Jadi, kami juga meminta semua negara tetangga memahami bahwa persoalan ini berada di luar kesalahan manusia, ini benar-benar faktor alam," ujar Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Syahganda menyebut hubungan Indonesia dan Malaysia tetap berjalan baik serta pemerintah terus menjelaskan penanganan karhutla kepada negara-negara tetangga.

"Kita bukan hanya mengirim asap, tetapi ketika asap tidak ada, kita mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia itu berasal dari hutan-hutan kita," ujar Syahganda.

Ia juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan Malaysia telah berlangsung melalui jalur diplomatik untuk membahas upaya bersama dalam mengatasi kebakaran.

"Kami sedang merinci pembicaraan agar bisa bersama-sama mengatasi karhutla tersebut. Ini baru terjadi kemarin, satu atau dua hari lalu.

Nanti saya akan melihat perkembangannya karena saya masih akan mencari informasi," ujar Syahganda.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan sebelumnya menyampaikan harapan agar pembahasan teknis mengenai bantuan pemadaman segera diselesaikan.

Menurut laporan Harian Metro pada Rabu, 7 Oktober 2026, Malaysia menunggu kesepakatan mengenai mekanisme operasi dan lokasi penempatan tim bantuan.

"Saya berharap perundingan mengenai operasi ini, termasuk bagaimana dan di mana tim dari Malaysia dapat membantu, bisa segera diselesaikan," ujar Mohamad Hasan, Menteri Luar Negeri Malaysia.

Mohamad menggambarkan kondisi kabut asap di negaranya sebagai persoalan serius yang memerlukan tindakan segera.

"Keadaan kabut asap di negara kita sudah sangat parah. Sudah melewati kategori tidak sehat dan hampir masuk indeks berbahaya," ujar Mohamad.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian pembahasan operasional diperlukan agar tim Malaysia dapat membantu pemadaman kebakaran di Indonesia, terutama di Kalimantan.

"Saya sendiri berharap persoalan operasional antara kedua negara dapat segera diselesaikan dan diputuskan sehingga kami dapat mengirim tim untuk membantu rekan-rekan di Indonesia memadamkan kebakaran," ujar Mohamad.

Data Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur yang merujuk pemantauan hingga Selasa, 6 Oktober 2026, mencatat 555 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi berdasarkan pemantauan 24 jam melalui sistem SiPongi.

Titik-titik tersebut tersebar di Kalimantan Tengah sebanyak 336 titik, Sumatera Selatan 142 titik, Kalimantan Barat 48 titik, Kalimantan Selatan 28 titik, dan Jambi satu titik.

Data yang sama mengidentifikasi 193 titik api aktif dengan target pemadaman sekitar 748,04 hektare.

Petugas telah memadamkan kebakaran di area sekitar 560,60 hektare, setara dengan sekitar 75 persen dari target tersebut.

KBRI Kuala Lumpur menyebut penanganan dilakukan secara terpadu melalui pengerahan petugas darat, operasi udara, pemantauan, penegakan hukum, dan langkah pencegahan.

Pemerintah juga menyatakan kesiapan memperkuat koordinasi dengan Malaysia serta negara-negara lain yang terdampak asap.

"Perwakilan RI di Malaysia akan terus berupaya memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi terkait penanganan karhutla," demikian pernyataan KBRI Kuala Lumpur.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru