Korea Heritage Service mengumumkan proposal pendaftaran nasional untuk empat situs yang mencerminkan sejarah industri, arsitektur, dan masa perang Korea.
Keempat situs tersebut adalah bekas pabrik Yuyu Pharmaceutical di Anyang, Gwangju Theater, bekas Daejeon Public Hall, dan hangar pesawat militer Jepang di Altteureu Airfield, Moseulpo, Pulau Jeju.
Langkah ini menandai upaya pelestarian bangunan bersejarah yang dianggap penting bagi identitas nasional.
Pabrik Yuyu Pharmaceutical dan Karya Arsitek Kim Chung-up
Kompleks bekas pabrik Yuyu Pharmaceutical dibangun antara tahun 1958 dan 1960.
Kompleks ini terdiri dari pabrik, gedung penelitian, dan pos jaga yang dirancang oleh Kim Chung-up, tokoh terkemuka arsitektur modern Korea.
Bangunan ini diakui karena perannya dalam industri farmasi serta fitur arsitektur yang mencerminkan karya awal Kim, seperti kolom khas, bingkai jendela menonjol, dan pos jaga silinder.
Gwangju Theater, yang dibuka pada tahun 1935 di bawah organisasi yang didirikan dengan modal Korea selama pendudukan Jepang, tetap menjadi bioskop layar tunggal yang langka.
Bioskop ini masih berfungsi sebagai tempat budaya bagi warga setempat.
Bangunan saat ini direkonstruksi pada tahun 1968 setelah kebakaran, dengan tetap mempertahankan fitur arsitektur yang memberikan wawasan tentang desain teater regional pada masa itu.
Bekas Daejeon Public Hall, yang dibangun pada tahun 1937 sebagai balai pertemuan umum dan Chungnam Industrial Promotion Hall, merupakan satu-satunya balai umum era kolonial Jepang yang masih bertahan di luar wilayah ibu kota.
Bangunan ini juga menggambarkan penyebaran konstruksi beton bertulang dan pengaruh arsitektur modernis pada tahun 1930-an.
Proposal untuk hangar Altteureu Airfield di Jeju akan mengganti nama situs warisan yang sudah terdaftar dan menambah delapan struktur ke dalam 10 yang sudah terdaftar.
Dibangun sekitar tahun 1937, hangar beton ini menyimpan bukti infrastruktur militer masa perang Jepang dan rencana penggunaan Jeju sebagai basis peluncuran operasi militer.
Korea Heritage Service akan mengumpulkan pendapat publik selama 30 hari sebelum meminta keputusan akhir dari Komite Warisan Nasional.
