Forum Internasional One Korea 2026 yang digelar di Yeouido, Seoul, pada 2 Oktober menempatkan seruan agar Korea Selatan memimpin agenda unifikasi sebagai sorotan utama.
Acara tahunan itu mempertemukan sekitar 400 akademisi, pembuat kebijakan, dan pemimpin masyarakat sipil, termasuk 140 pakar Semenanjung Korea dari 20 negara.
Forum yang digelar di Fairmont Ambassador Seoul hotel ini diselenggarakan bersama oleh Global Peace Foundation dan Action for Korea United.
Global Peace Foundation memiliki status konsultatif khusus di Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara Action for Korea United merupakan koalisi sipil yang memperjuangkan unifikasi.
Sejak diluncurkan pada 2016, forum ini menjadi ajang tahunan untuk mendorong diskusi mengenai reunifikasi Korea.
Seruan Perubahan Strategi
Para pembicara menyerukan pergeseran strategis menuju Korea yang bebas dan bersatu.
Mereka berargumen bahwa unifikasi dapat mengatasi masalah nuklir dan hak asasi manusia Korea Utara sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Hyunjin Preston Moon, ketua Global Peace Foundation, menilai Korea Utara telah meninggalkan kebijakan unifikasi lama mereka.
Menurutnya, hal itu memberi Korea Selatan kesempatan untuk memimpin isu tersebut.
Dalam pidato utamanya, Moon mendesak pemerintah mengadopsi Korean Dream sebagai visi nasional.
Visi unifikasi itu berakar pada prinsip pendirian Korea, Hongik Ingan, yang secara luas diterjemahkan sebagai "memberi manfaat bagi seluruh umat manusia."
Ia juga mengusulkan pembentukan badan penasihat untuk menjaga konsistensi strategi unifikasi lintas pemerintahan.
Selain itu, Moon mengusulkan agar Korean Dream dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah.
Moon menegaskan bahwa mengelola status quo sambil menerima Korea Utara yang memiliki senjata nuklir tidak akan menyelesaikan masalah mendasar akibat pembagian.
Ia menyerukan gerakan unifikasi yang dipimpin warga untuk membangun dukungan publik di dalam negeri, menjangkau masyarakat Korea Utara, dan menggalang dukungan internasional.
James Flynn, presiden global Global Peace Foundation, dalam sambutannya mengatakan Korean Dream menawarkan visi unifikasi yang dipimpin Korea.
Visi itu bertujuan memajukan keamanan, hak asasi manusia, dan peluang ekonomi berdasarkan kebebasan dan supremasi hukum.
Flynn menilai unifikasi yang berakar pada ideal universal Hongik Ingan juga dapat berkontribusi bagi perdamaian global.
Ia menyerukan pendidikan kewarganegaraan yang lebih luas, akses informasi, dan kerja sama internasional untuk membangun dukungan yang lebih besar bagi unifikasi.
Anggota DPR Song Seog-jun dari Partai People Power, ketua Komite Luar Negeri dan Unifikasi Majelis Nasional, menyampaikan pidato ucapan selamat.
Ia menekankan perlunya menjunjung tinggi tujuan konstitusional unifikasi.
Song memperingatkan bahwa pendekatan dua negara dapat semakin memperkuat pembagian di semenanjung.
Mantan Ketua Majelis Nasional Kim Jin-pyo dan peserta lain juga menyerukan dukungan publik dan internasional yang lebih luas untuk unifikasi.
Mereka menekankan peran masyarakat sipil yang lebih besar dalam memajukan upaya tersebut.
Robert Joseph, senior fellow di National Institute for Public Policy dan mantan wakil menteri luar negeri AS untuk kontrol senjata dan keamanan internasional, juga menyerukan perubahan pendekatan.
Joseph berargumen bahwa senjata nuklir dan pelanggaran hak asasi manusia Korea Utara tidak boleh diperlakukan sebagai isu terpisah.
Ia menggambarkan Korea yang bebas dan bersatu sebagai solusi potensial untuk keduanya.
Joseph juga menyerukan agar unifikasi dipandang sebagai investasi strategis, bukan sekadar beban ekonomi.
David Maxwell, wakil presiden Center for Asia Pacific Strategy, menilai para pembuat kebijakan terlalu lama menangani konsekuensi pembagian daripada mengatasi pembagian itu sendiri.
"Unifikasi akan datang lebih dulu dan setelah itu denuklirisasi dan perdamaian," kata Maxwell.
Ia menyerukan upaya lebih besar untuk memperluas akses warga Korea Utara terhadap informasi dan bersiap menghadapi peluang unifikasi yang tak terduga.
