Ketidakpastian klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi memengaruhi pergerakan IHSG hingga 2027.
Investor disarankan mengutamakan pengendalian risiko dan memilih saham secara selektif di tengah persoalan tata kelola pasar modal.
Rencana perubahan status Indonesia menjadi Standalone Market tidak hanya berkaitan dengan penilaian teknis bursa.
Persoalan tersebut juga menyoroti kebutuhan akan transparansi kepemilikan saham, penegakan hukum, dan pembenahan struktural.
Hal itu dinilai dapat meningkatkan kepercayaan investor institusional global.
Sorotan MSCI terhadap Tata Kelola Pasar Modal
Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menjelaskan sejumlah persoalan mendasar yang menjadi perhatian MSCI.
Di antaranya adalah struktur kepemilikan saham yang kurang transparan, konsentrasi kepemilikan yang tinggi, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta minimnya bukti penegakan hukum.
Menurut Nafan, tantangan utama terletak pada kemampuan pasar modal Indonesia menunjukkan bahwa reformasi telah menghasilkan perubahan nyata, bukan sebatas komitmen kebijakan.
"Kondisi ini menjadi peringatan serius bahwa reformasi pasar modal Indonesia selama ini belum cukup meyakinkan investor institusional global dari sisi implementasi dan hasil nyata," jelas Nafan kepada Kontan, Jumat (16/10/2026).
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah rencana peningkatan persyaratan minimum saham beredar atau free float menjadi 15%.
Menurut Nafan, perubahan ketentuan tersebut belum tentu menghasilkan perbaikan berkelanjutan apabila tidak disertai penindakan yang konsisten terhadap pelanggaran di lapangan.
Ketidakpastian klasifikasi pasar Indonesia diperkirakan terus memengaruhi sentimen terhadap IHSG selama proses evaluasi berlangsung.
Jadwal konsultasi MSCI menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan investor dalam menyusun strategi investasi.
Batas akhir konsultasi MSCI ditetapkan pada 30 April 2027, sedangkan keputusan final dijadwalkan pada 30 Juni 2027.
Dalam rentang waktu tersebut, pasar modal Indonesia perlu memperlihatkan bukti perbaikan material agar terhindar dari perubahan klasifikasi menjadi Standalone Market.
Dengan demikian, perhatian investor tidak hanya tertuju pada pengumuman regulasi baru, tetapi juga pada pelaksanaan kebijakan dan hasil nyata dari pembenahan pasar.
Transparansi kepemilikan serta penegakan hukum menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Pengamat Pasar Modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai persoalan klasifikasi MSCI berlangsung bersamaan dengan ketidakpastian kebijakan ekonomi domestik.
Kondisi ini menambah tantangan bagi investor dalam menilai risiko pasar saham Indonesia.
Salah satu isu yang disorot adalah wacana perubahan mekanisme penyaluran dana pemerintah melalui koperasi.
Kebijakan tersebut dinilai perlu ditelaah dari perspektif tata kelola agar tidak memperbesar kekhawatiran mengenai stabilitas bank-bank BUMN atau Himbara.
Hendra menekankan bahwa pasar membutuhkan bukti pelaksanaan kebijakan yang dapat dinilai secara nyata, terutama terkait kepatuhan dan kewajaran transaksi.
"Pasar tidak lagi cukup diyakinkan oleh pengumuman kebijakan baru.
Investor membutuhkan bukti penindakan terhadap pelanggaran, transparansi kepemilikan, dan pembentukan harga yang wajar," kata Hendra dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).
Menghadapi proses evaluasi yang masih berlangsung, Hendra mengingatkan investor agar tidak tergesa-gesa membeli saham hanya karena harganya mengalami penurunan.
Strategi membeli saham ketika harga melemah atau bottom fishing perlu mempertimbangkan risiko yang mendasarinya.
Harga saham yang terlihat murah belum tentu cukup untuk menarik kembali investor asing apabila persoalan tata kelola belum terselesaikan.
Karena itu, penilaian terhadap valuasi perlu disertai pertimbangan mengenai kualitas perusahaan dan risiko investasinya.
Hendra menyarankan agar investor menerapkan pendekatan yang lebih defensif dengan mengendalikan eksposur terhadap pasar saham dan mempertahankan porsi kas dalam portofolio.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pengelolaan risiko selama ketidakpastian masih berlangsung.
Pemilihan saham juga sebaiknya dipusatkan pada emiten yang mempunyai fundamental kuat, arus kas sehat, tata kelola baik, serta likuiditas saham yang memadai.
Keempat aspek tersebut menjadi pertimbangan utama dalam menyaring perusahaan di tengah tekanan sentimen pasar dan proses evaluasi MSCI.
