Perubahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan. Dampaknya merembet ke keselamatan, pola pengasuhan, dan kesempatan belajar anak usia dini.
Studi Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC) di pesisir Bangladesh menemukan bahwa tekanan akibat iklim dapat meningkatkan risiko pengasuhan kasar terhadap anak.
Temuan itu disampaikan Chair of the ARNEC Steering Committee, Sara Dang, dalam 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development (ECD) di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
"Sebuah studi ARNEC di pesisir Bangladesh menemukan bahwa tekanan iklim seringkali membuat para pengasuh lebih keras terhadap anak-anak mereka," tutur Sara Dang.
Anak-anak penyandang disabilitas menghadapi kerentanan lebih besar saat bencana terjadi, terutama terhadap risiko penelantaran dan pengabaian.
Kondisi ini menunjukkan perlindungan anak perlu menjadi bagian dari upaya menghadapi dampak perubahan iklim.
Akses belajar terganggu bencana iklim
Selain memengaruhi pola pengasuhan, bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim turut mengganggu akses pendidikan.
Director SEAMEO Secretariat, Dr Habibah Abdul Rahim, memaparkan data UNICEF yang menggambarkan luasnya dampak tersebut terhadap peserta didik di berbagai negara.
Berdasarkan laporan terbaru UNICEF, pada 2025 lebih dari 171 juta siswa di 106 negara dan wilayah terdampak bencana iklim.
Jumlah itu belum sepenuhnya menggambarkan dampak terhadap anak-anak pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD).
Habibah menjelaskan bahwa kelompok yang tidak tercatat dalam pendidikan formal juga perlu diperhitungkan karena mereka dapat kehilangan akses belajar dan kesempatan bermain.
"Meskipun angka yang serius, tidak sepenuhnya mencakup anak-anak PAUD.
Angka ini termasuk mereka yang tidak terdaftar dalam pendidikan formal yang kehilangan akses dan kesempatan belajar melalui bermain," kata Habibah.
Negara-negara Asia Tenggara termasuk kawasan yang rentan terhadap perubahan iklim.
Karena itu, Habibah menilai kesiapan menghadapi risiko iklim harus terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari dan sistem perkembangan anak sejak usia dini.
Menurut Habibah, persiapan tidak semestinya baru dilakukan ketika bencana sudah terjadi.
Lembaga PAUD perlu memiliki fasilitas yang aman, dukungan air dan sanitasi yang andal, serta perencanaan lokal yang memperhitungkan risiko iklim.
"Sistem yang responsif terhadap iklim dimulai sebelum keadaan darurat terjadi.
Artinya, fasilitas pendidikan anak usia dini yang aman dan tangguh, air dan sanitasi yang andal, rencana lokal yang mempertimbangkan risiko, pengaturan keberlanjutan yang dapat digunakan keluarga, dan tenaga kerja yang siap mendukung kesejahteraan fisik dan emosional anak-anak," paparnya.
Ketahanan iklim masuk kurikulum PAUD
Integrasi perubahan iklim dalam pendidikan anak usia dini mulai dilakukan di sejumlah negara.
Sara Dang menjelaskan bahwa studi ARNEC pada 2022 menunjukkan investasi dalam pendidikan PAUD merupakan pendekatan penting untuk mendukung komunitas menghadapi berbagai tantangan.
Temuan awal penelitian tersebut kemudian dimanfaatkan di negara-negara Pasifik untuk memperjuangkan perhatian terhadap kebutuhan anak usia dini dalam kebijakan perubahan iklim.
"Studi pendahuluan tersebut digunakan di negara-negara Pasifik untuk mengadvokasi anak-anak usia dini dalam konteks perubahan iklim," ujarnya.
Fiji termasuk negara yang menyoroti peran pendidikan dan pengembangan anak usia dini dalam menghadapi perubahan iklim. Bangladesh juga menyusun rencana aksi nasional untuk merespons persoalan tersebut.
Dang turut menyebut langkah Bhutan dan Pakistan dalam memperhatikan ketahanan iklim serta kebutuhan anak-anak usia dini.
"Bhutan telah memasukkan ketahanan iklim ke dalam rencana lima tahun (negaranya). Di Pakistan, kini kebutuhan anak-anak usia dini diperhatikan.
Sedikit demi sedikit, pendidikan anak usia dini menjadi bagian dari aksi iklim," ucap Dang.
Di Indonesia, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menyatakan bahwa anak-anak termasuk kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Kerentanan itu berkaitan dengan persoalan lain, seperti degradasi lingkungan, ketidakstabilan ekonomi, dan kesenjangan sosial.
Untuk merespons tantangan tersebut, Suharti menilai penguatan sistem PAUD perlu didukung kebijakan yang memperhitungkan perubahan iklim serta pembiayaan berkelanjutan.
Kemendikdasmen menjalankan sejumlah inisiatif untuk memperkuat fondasi pendidikan anak, salah satunya wajib pendidikan prasekolah selama satu tahun sebagai bagian dari prioritas wajib belajar 13 tahun.
Program revitalisasi satuan pendidikan diperluas, termasuk untuk PAUD, guna mendukung tersedianya lingkungan belajar yang aman dan memadai.
Kemendikdasmen juga memperluas jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP) agar dapat menjangkau anak-anak pada jenjang PAUD.
Suharti menilai pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarnegara diperlukan agar isu perubahan iklim dapat diintegrasikan lebih baik ke dalam layanan pendidikan anak usia dini.
Ia mengapresiasi penyelenggaraan forum regional tersebut karena dinilai dapat mendukung kampanye Act for Early Years.
"Bersama-sama, kita memiliki satu tujuan, yaitu memberikan setiap anak di wilayah kita kesempatan yang kuat dan adil dalam hidup," katanya.
