PSSI berencana mengaudit aliran dana non-APBN Federasi Futsal Indonesia (FFI). Rencana itu muncul setelah Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) dan klub-klub futsal menyampaikan aduan saat bertemu PSSI di Jakarta, Kamis (13/11).
Dalam pertemuan tersebut, AFP dan klub-klub futsal mengeluhkan minimnya transparansi keuangan FFI. Mereka juga menyoroti subsidi yang macet serta janji politik yang tidak ditepati. Keluhan itu membuat PSSI mengambil langkah tegas dengan merencanakan audit terhadap aliran dana yang masuk ke FFI.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan audit akan segera dilakukan. "Kami akan melakukan audit. Kami akan melihat aliran dana non-APBN yang masuk ke FFI," kata Erick. Ia menegaskan PSSI ingin memastikan semua dana yang masuk ke FFI digunakan dengan benar dan transparan.
Erick juga memastikan audit akan dilakukan oleh tim independen. "Kami juga akan membentuk tim audit independen untuk melakukan audit ini," ujarnya. Menurutnya, tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan dana. "Kami tidak akan mentolerir penyalahgunaan dana. Jika ada yang salah, kami akan tindak tegas," tegas Erick.
Desakan Kongres Luar Biasa
Selain meminta audit, AFP dan klub-klub futsal juga mendesak FFI segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Mereka menilai kepengurusan FFI saat ini sudah tidak layak dipertahankan dan tidak transparan dalam mengelola organisasi.
Desakan KLB menjadi sinyal kuat ketidakpuasan dari bawah terhadap kepengurusan FFI. AFP sebagai perwakilan futsal di daerah dan klub-klub sebagai pelaku langsung merasa suara mereka selama ini kurang didengar. Pertemuan dengan PSSI di Jakarta menjadi wadah bagi mereka untuk menyampaikan keluhan secara terbuka.
PSSI juga berencana segera memanggil pengurus FFI untuk memberikan klarifikasi. "Kami akan memanggil pengurus FFI. Kami ingin mendengar penjelasan mereka," kata Erick Thohir. Pemanggilan itu menjadi langkah awal sebelum audit berjalan dan sebelum keputusan lebih lanjut diambil.
Menanti Transparansi Futsal Indonesia
Rencana audit ini menjadi ujian bagi tata kelola futsal Indonesia. Dana non-APBN yang masuk ke FFI berasal dari berbagai sumber di luar anggaran negara, sehingga pengelolaannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada anggota dan publik futsal.
Bagi klub-klub futsal, subsidi yang macet bukan persoalan kecil. Subsidi menjadi penopang operasional klub dalam mengikuti kompetisi dan membina pemain muda. Ketika subsidi tersendat dan transparansi dipertanyakan, keberlangsungan klub ikut terganggu.
Kini perhatian tertuju pada langkah nyata PSSI. Pembentukan tim audit independen dan pemanggilan pengurus FFI akan menjadi penanda apakah rencana ini benar-benar dijalankan. AFP dan klub-klub futsal menanti hasil audit itu sebagai jawaban atas aduan yang mereka sampaikan, sekaligus harapan agar pengelolaan futsal Indonesia menjadi lebih transparan ke depan.
