Prancis diguncang gelombang kerusuhan saat protes nasional menentang biaya hidup tinggi dan layanan publik yang tertekan berubah menjadi kekerasan.
Jendela pecah, toko dijarah, dan balai kota dibakar mengejutkan publik. Pemerintah menuding radikal kiri dan 'delinkuen oportunis' memanfaatkan demonstrasi damai untuk menyerang simbol otoritas negara.
Namun respons keras aparat, termasuk ribuan penangkapan dan pembatasan demonstrasi, justru menambah bahan bakar kemarahan anti-pemerintah menjelang pemilihan presiden tahun depan.
Kronologi dan Eskalasi Kekerasan
Reuters melaporkan bahwa gelombang protes dimulai pada September dengan aksi kecil soal kondisi sekolah negeri, lalu meledak menjadi kerusuhan sipil terburuk dalam beberapa tahun.
Pada 17 Oktober, demonstrasi nasional menghidupkan kembali aksi rompi kuning yang pernah berhadapan dengan pemerintah Emmanuel Macron pada 2018-2019.
Kekerasan begitu intens hingga polisi kehilangan kendali atas seluruh lingkungan di tiga kota terbesar: Paris, Marseille, dan Lyon.
Sejak itu, setiap minggu orang turun ke jalan untuk menyuarakan kemarahan pada polisi dan pemerintah.
Bentrokan kembali meletus saat polisi membubarkan demonstran di akhir pawai, dengan gas air mata dan serangan botol serta kembang api mortir.
Pada 24 Oktober, geng sayap kanan masuk ke kerusuhan dengan alasan melindungi bisnis dan bentrok dengan demonstran di beberapa kota.
Kementerian Dalam Negeri mencatat 161 investigasi internal diluncurkan sejak September terkait dugaan kekerasan polisi terhadap demonstran.
Menteri Laurent Nunez menyatakan kekuatan digunakan sesuai hukum, tetapi ia menyesali cedera akibat senjata peledak dan menolak melarangnya karena aparat harus bisa membela diri.
Nunez mengakui kelalaian keamanan dan tidak mengantisipasi skala kekerasan 17 Oktober, namun mengklaim operasi keamanan besar dengan 70.000 personel berhasil menjaga ketertiban pada protes berikutnya.
Dampak pada Pemerintahan Macron
Kerusuhan terjadi di saat sulit bagi Macron yang tidak akan mencalonkan diri lagi pada April mendatang.
Keuangan publik yang tertekan membatasi ruang untuk memenuhi tuntutan pengunjuk rasa, sementara partai tengahnya kehilangan mayoritas untuk meloloskan undang-undang besar.
Macron berjanji 'mendengarkan kemarahan' sekaligus 'menegakkan ketertiban republik'.
Pemerintah berupaya menenangkan dengan proposal perbaikan pendidikan dan percepatan kenaikan upah minimum, tetapi pemimpin mahasiswa dan serikat buruh menilai langkah itu tidak cukup.
Menteri Kehakiman Gerald Darmanin menginstruksikan respons yudisial sangat tegas, termasuk penahanan praperadilan dan pengadilan cepat.
Lebih dari 4.900 tersangka ditahan sejak 17 Oktober, dengan 2.290 di antaranya diajukan ke penuntutan dan 404 divonis penjara.
Sebagian besar tersangka adalah pria muda berusia 18-25 tahun, menurut Darmanin.
Pengadilan Paris membuka dua ruang sidang tambahan untuk sidang cepat, namun jadwal padat membuat beberapa persidangan tertunda.
Serikat hakim dan jaksa menilai sistem peradilan sedang 'diinstrumentalisasi' oleh pemerintah, sementara Kementerian Kehakiman tidak menanggapi permintaan komentar.
Untuk mencegah terulangnya kekerasan, pemerintah memperkuat polisi dengan tentara, memberlakukan jam malam, dan melarang sejumlah pawai.
Kelompok hak asasi seperti Amnesty International memperingatkan pergeseran menuju 'otoritarianisme', meski pejabat bersikeras menegakkan supremasi hukum.
Peneliti sosial menilai respons keras pemerintah justru memperpanjang siklus kekerasan, karena eskalasi terjadi ketika black bloc memprovokasi dan aparat diperintahkan membalas dengan kekerasan.
Seorang mahasiswa kedokteran berusia 18 tahun, Titouan Malin, mulai menjadi relawan medis setelah melihat perlakuan polisi pada 17 Oktober.
Baginya, kekerasan adalah satu-satunya cara membuat suara mereka didengar.
