Polemik futsal nasional semakin memanas. Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi melayangkan surat keberatan atas Surat Keputusan PSSI yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum, dan tembusan surat itu dikirim langsung ke FIFA serta AFC.
FFI mengajukan keberatan terhadap SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026, yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt. Ketua Umum AFI/FFI. Langkah hukum dan organisatoris ini diambil FFI menyikapi kisruh dualisme kepemimpinan yang tengah bergulir.
Ketua Umum FFI periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar, menegaskan bahwa kepengurusannya masih sah secara hukum. Menurutnya, keabsahan itu berdasarkan mandat KLB 3 Oktober 2024 serta SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026.
FFI Uraikan Lima Cacat Formil
Dalam dokumen resminya, FFI membeberkan lima poin cacat formil dan materiil atas penerbitan SK tersebut. Pertama, FFI menilai PSSI melampaui kewenangan statuta, karena pemberhentian Ketua Umum adalah hak mutlak Kongres FFI, sementara aturan penunjukan Plt. hanya berlaku untuk Asosiasi Provinsi yang mengalami kekosongan jabatan.
Kedua, FFI menilai PSSI mengabaikan rekomendasinya sendiri yang sebelumnya mengakui pengesahan AD/ART FFI 2026 melalui forum kongres. Ketiga, SK dinilai terbit tanpa prosedur hukum yang adil, karena tidak mencantumkan jenis pelanggaran, tanpa tiga kali teguran tertulis Badan Yudisial, serta merampas hak membela diri.
Keempat, FFI menyebut ada cacat kecermatan hukum akibat tidak dirujuknya pasal spesifik serta pencabutan dokumen penetapan yang tak jelas nomor dan tanggalnya. Kelima, FFI menyoroti kejanggalan angka kuorum permohonan KLB yang dinilai kontradiktif, antara klaim awal 48 surat yang terdiri dari 28 AFP dan 20 klub, dengan pernyataan Plt. yang menyebut 40 voters pada 13 November lalu, di tengah dugaan tekanan oknum Exco PSSI terhadap pengurus daerah.
"SK ilegal PSSI memiliki banyak cacat formil seperti yang kami utarakan di Surat Keberatan yang sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecatatan tersebut, SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum," tegas Michael dalam rilis yang diterima media.
"Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas," tambahnya.
FFI Usulkan Tim Ad Hoc Imparsial
Michael menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak anti terhadap penyelenggaraan Kongres Luar Biasa. Apabila seluruh dokumen permohonan diserahkan secara transparan kepada FFI dan terbukti sah memenuhi syarat minimal dua pertiga pemilik hak suara, kepengurusan FFI siap memanggil dan menggelar KLB sesuai koridor AD/ART.
Sebagai jalan keluar, FFI mendesak PSSI mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026, menjaga status quo, serta menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB dan Berita Acara Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 untuk diverifikasi bersama.
Merujuk Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI 2025, FFI juga mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang imparsial guna bermusyawarah selama 30 hari kerja, sebelum membawa sengketa ini ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) jika tak tercapai kesepakatan.
"Jika Pimpinan PSSI benar-benar beritikad baik untuk memajukan organisasi futsal, saya mengajak untuk menggunakan mekanisme imparsial yang diatur di Statuta PSSI, Pedoman Organisasi PSSI, dan juga AD/ART FFI yang sah. Masih ada ruang untuk mengoreksi cacat prosedur dan cacat hukum dari tindakan yang sudah diambil itu," pungkas Michael.
