Seorang guru di sebuah SMP negeri di Surabaya dinonaktifkan dari tugas mengajar setelah terungkap meminta siswi menurunkan celana saat pemeriksaan haid.
Kasus ini mencuat setelah seorang siswi melapor melalui pesan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Eri kemudian membahas persoalan tersebut dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @erichayadi_.
Menurut Eri, tindakan guru berstatus aparatur sipil negara itu tetap salah dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, karena telah melanggar martabat anak. Sang guru kini dinonaktifkan dari tugas mengajar sembari kasusnya diproses oleh inspektorat, dengan kemungkinan sanksi lanjutan.
Penjelasan Versi Guru
Melalui Eri, guru yang bersangkutan menyampaikan penjelasannya. Ia mengaku tujuannya adalah melatih kejujuran para siswi. Pemeriksaan disebutnya sebagai rutinitas bulanan yang sudah lama berjalan, di mana siswi diminta menunjukkan bukti haid agar tidak berbohong untuk menghindari salat.
Guru tersebut juga menyatakan pemeriksaan itu merupakan inisiatif pribadinya, bukan kebijakan sekolah. Ia dikabarkan sudah meminta maaf kepada siswi dan orang tuanya, dan permintaan maaf itu disebut telah diterima.
Seluruh penjelasan ini merupakan versi guru yang disampaikan melalui wali kota dan belum terverifikasi secara independen. Keterangan resmi hasil pemeriksaan inspektorat juga belum diumumkan.
Langkah Pemerintah Kota
Eri menyatakan telah berkomunikasi dengan kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Surabaya terkait kasus ini. Ia juga menginstruksikan Dinas Pendidikan memastikan kejadian serupa tidak terulang di sekolah mana pun.
Apa pun alasannya, pemeriksaan yang menyentuh tubuh dan privasi siswi tidak dapat dibenarkan dalam dunia pendidikan. Perlindungan martabat anak harus menjadi garis tegas, dan publik kini menunggu hasil pemeriksaan inspektorat atas kasus ini.
Perlindungan Anak di Sekolah Jadi Sorotan
Kasus ini memicu diskusi luas mengenai batas kewenangan guru dalam membina kedisiplinan siswa. Pembinaan karakter, termasuk soal kejujuran dan ibadah, adalah bagian dari tugas pendidik, tetapi metodenya tidak boleh melanggar privasi dan martabat peserta didik. Banyak pihak menilai sekolah perlu memiliki pedoman tertulis yang jelas mengenai hal-hal sensitif seperti menstruasi, agar tidak ada lagi ruang bagi inisiatif pribadi yang kebablasan. Hasil pemeriksaan inspektorat diharapkan menjadi dasar perbaikan sistemik, bukan sekadar sanksi individual bagi guru yang bersangkutan.