Hakim federal Amerika Serikat membatalkan aturan pemerintahan Donald Trump yang membatasi masa tinggal pelajar asing. Putusan itu menjadi kabar baik bagi ribuan pelajar Indonesia yang sedang atau berencana menempuh pendidikan di Amerika Serikat.
Hakim Distrik Massachusetts, F. Dennis Saylor IV, mengeluarkan putusan pada Senin (16/11/2026). Dalam putusan setebal delapan halaman itu, ia menyebut aturan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) tersebut "arbitrary, capricious, an abuse of discretion, and otherwise not in accordance with law" atau sewenang-wenang, berubah-ubah, penyalahgunaan kewenangan, dan tidak sesuai hukum.
Aturan yang Dibatalkan
Aturan DHS yang diterbitkan pada Juli 2026 itu hendak mengakhiri sistem "duration of status" yang berlaku selama puluhan tahun. Sistem lama memungkinkan pelajar asing tinggal di Amerika Serikat selama program studinya berlangsung. Aturan baru justru membatasi masa tinggal pelajar pemegang visa F-1 dan peserta pertukaran J-1 maksimal empat tahun, serta jurnalis asing pemegang visa I maksimal 240 hari.
Selain batas waktu, aturan itu juga melarang pelajar asing berganti konsentrasi studi, mengambil gelar ganda, atau mengikuti program yang jenjangnya tidak lebih tinggi dari program sebelumnya. Pelajar yang ingin tinggal lebih lama harus mengajukan perpanjangan ke pemerintah federal.
Aturan tersebut dijadwalkan berlaku pada 15 September 2026. Namun, sehari sebelumnya, Hakim Saylor mengeluarkan injuksi pendahuluan yang menunda pelaksanaannya. Gugatan diajukan pada 18 Agustus 2026 oleh koalisi organisasi pendidikan tinggi, serikat pekerja, dan organisasi pers, dalam perkara Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration v Department of Homeland Security.
Dampak bagi Pelajar Indonesia
Putusan Senin lalu lebih jauh dari injuksi September. Hakim Saylor tidak hanya menunda aturan, tetapi membatalkannya secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem duration of status tetap berlaku secara nasional: pelajar asing dapat tinggal di Amerika Serikat selama mereka menjalankan kegiatan sesuai tujuan visa, tanpa harus mengajukan perpanjangan berkala.
Keputusan ini penting karena sebagian besar program doktor di Amerika Serikat memakan waktu lima tahun atau lebih. Batas empat tahun akan memaksa banyak pelajar mengajukan perpanjangan di tengah studi, dengan risiko penolakan yang mengganggu kelanjutan pendidikan mereka.
Meski demikian, putusan ini belum tentu final. Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya sudah mengajukan banding atas injuksi pendahuluan ke Pengadilan Banding Sirkuit Pertama, dan masih dapat mengajukan banding atas putusan pembatalan ini. Hasil akhir masih bisa berubah di tingkat banding.
Pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di Amerika Serikat tetap wajib memenuhi seluruh syarat visa yang berlaku. Putusan ini hanya mengembalikan sistem lama, bukan membebaskan pelajar dari kewajiban imigrasi lainnya. Bagi calon pelajar, kabar ini memberi kepastian bahwa rencana studi jangka panjang di Amerika Serikat tidak lagi dibayangi batas empat tahun.