Komisi Yudisial (KY) menyatakan kesiapannya untuk berkantor dan menetap di Ibu Kota Nusantara (IKN). Komitmen itu disampaikan Ketua KY, Abdul Chair Ramadhan, saat bertemu Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Balai Kota Otorita IKN pada Senin (16/11/2026).
Kunjungan Ketua KY beserta jajaran bertujuan untuk koordinasi dan sinergi antarlembaga, sekaligus melihat langsung perkembangan pembangunan IKN. Abdul menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus memastikan perkembangan pembangunan gedung KY di kawasan yudikatif.
"Siap Menetap di Sini"
Dalam pertemuan itu, Abdul menegaskan kesiapan lembaganya. "Kehadiran kami adalah silaturahmi serta melihat langsung progres pembangunan di IKN, khususnya kawasan yudikatif yang katanya sudah mencapai progres rata-rata 30 persen. Kami juga siap menetap di sini, tinggal di sini, dan membesarkan KY di sini," ujar Abdul.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa (17/11/2026), sehari setelah audiensi. Pembangunan kawasan yudikatif menjadi bagian penting dari tahap kedua pembangunan IKN periode 2025–2029, yang memprioritaskan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif untuk melengkapi ekosistem pemerintahan di ibu kota baru.
Otorita IKN menargetkan penyelesaian fisik kawasan legislatif dan yudikatif pada akhir 2027. Desain perkantoran tersebut sudah disetujui langsung oleh Presiden Prabowo, dan pengerjaannya terus berjalan.
Fasilitas Dasar Sudah Disiapkan
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan kesiapan fasilitas dasar di IKN. "Terima kasih kunjungan Bapak Ibu ke IKN. Jalan-jalan, air minum, listrik 50 MW dengan tenaga surya, air minum potable water sudah kami siapkan. Kini pada tahap kedua, kami sedang menyiapkan perkantoran legislatif, yudikatif, dengan desainnya yang sudah disetujui langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Mudah-mudahan ini dapat kami selesaikan, akhir tahun 2027," ujarnya.
Setelah audiensi, rombongan KY melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Lokasi yang dikunjungi meliputi Taman Kusuma Bangsa, Istana Negara, Masjid Negara, serta proyek pembangunan kawasan yudikatif, terutama gedung yang akan digunakan Komisi Yudisial.
Kunjungan tersebut juga memberikan gambaran langsung kepada pegawai KY mengenai fasilitas dan lingkungan di IKN. Bagi lembaga yang selama ini berkantor di Jakarta, kepindahan ke Nusantara bukan sekadar soal gedung, tetapi juga kesiapan aparatur untuk tinggal dan bekerja di ibu kota baru.
Kesiapan KY menjadi salah satu perkembangan dalam rencana pemindahan aktivitas lembaga negara ke IKN. Meski demikian, realisasi perpindahan masih memerlukan kepastian penyelesaian gedung perkantoran, kesiapan fasilitas pendukung, serta pengaturan operasional dan penempatan pegawai agar pelaksanaan tugas kelembagaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.