Senator Demokrat AS Tammy Baldwin pada Selasa mengajukan legislasi untuk mencabut status dagang normal China dan perlakuan tarif preferensial.
Langkah ini muncul beberapa hari sebelum Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu untuk ketiga kalinya tahun ini guna membahas gencatan senjata dagang yang rapuh.
RUU Baldwin berargumen bahwa Beijing gagal menjunjung prinsip perdagangan yang adil.
Legislasi tersebut menetapkan tenggat waktu untuk mengakhiri hubungan dagang normal permanen yang berlaku sejak 2002, yaitu satu tahun setelah undang-undang diberlakukan.
RUU itu berpotensi mendapat dukungan lebih besar di Kongres yang dikuasai Demokrat tahun depan.
Isinya akan mengalihkan impor China ke tarif reguler AS yang lebih tinggi berdasarkan Harmonized Tariff Schedule.
Tarif Most Favored Nation AS untuk China dan negara lain rata-rata sekitar 2,5 persen.
Namun Trump telah menumpuk bea punitif terhadap impor China, sekitar 25 persen pada masa jabatan pertamanya dan hingga 20 persen pada masa jabatan keduanya di bawah gencatan senjata dagang dengan Beijing.
RUU Baldwin juga mengarahkan Kantor Perwakilan Dagang AS untuk menerbitkan laporan bersama Departemen Perdagangan, Komisi Perdagangan Internasional AS, dan badan lain mengenai tantangan perdagangan dan ekonomi yang ditimbulkan China.
Anggota parlemen telah berulang kali berupaya mencabut perlakuan khusus China dalam beberapa tahun terakhir, tetapi RUU tersebut gagal karena prioritas ekonomi yang bersaing, kemacetan legislatif, dan dinamika perdagangan yang berubah.
Partai Republik tidak menantang tekanan tarif Trump.
Namun sentimen anti-China di Kongres tumbuh, terutama di kalangan Demokrat yang memenangkan kendali Senat dan DPR dalam pemilihan bulan ini.
Trump, yang bertemu Xi di Shenzhen, China, pekan ini, masih bisa memveto RUU tersebut jika lolos.
Baldwin mengatakan, "Kita perlu mengatur ulang hubungan dagang kita dengan China, jujur bahwa mereka telah merugikan kita di setiap kesempatan, dan mengembalikan fokus ke tempat yang tepat—memprioritaskan pekerja, produsen, dan keluarga Amerika."
Baldwin, yang memberikan suara menentang perubahan perlakuan tarif China pada 2000 saat menjabat di DPR, menyatakan dalam pernyataan bahwa AS telah "menggelar karpet merah untuk China" selama dua dekade.
Sementara Beijing, menurutnya, terlibat dalam manipulasi pasar, pencurian kekayaan intelektual, dan praktik perdagangan tidak adil lainnya.
Ia juga mencatat bahwa Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China, badan legislatif independen dan bipartisan, merekomendasikan pencabutan status PNTR China pada November 2024.
Kekhawatiran Barat tentang upaya China mendominasi pasar global telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Pemicunya adalah ancaman Beijing untuk menghentikan ekspor mineral kritis yang dibutuhkan untuk manufaktur canggih, dan langkah aktualnya melakukan hal itu terhadap Jepang.
Trump, yang memerintahkan tinjauan status dagang China saat menjabat pada Januari 2025, dan Xi diperkirakan membahas gencatan senjata perang dagang yang rapuh dan akan berakhir pada Januari.
Pertemuan mereka berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan.
Kementerian Luar Negeri China menuduh AS melakukan "paksaan ekonomi" atas pembatasan terbaru akses China ke chip canggih.
Kantor Baldwin mengatakan ada "pengakuan yang tumbuh bahwa pemberian PNTR kepada China gagal memberikan perubahan dalam praktik ekonomi dan perdagangan China yang dijanjikan."
RUU tersebut akan menetapkan kebijakan perdagangan AS yang lebih tahan lama.
Mencabut status dagang China saat ini akan meningkatkan harga impor China, terutama barang manufaktur.
Dalam jangka panjang, hal itu akan menaikkan harga konsumen AS sebesar 0,7 persen dan mengurangi output ekonomi AS sebesar 0,2 persen, menurut Komisi Perdagangan Internasional AS dalam laporan 319 halaman yang dirilis pada Agustus.
Namun dua komisioner ITC—seorang Republik dan seorang Demokrat—menantang gagasan bahwa mengakhiri status PNTR China akan menaikkan biaya.
Mereka berargumen analisis tersebut gagal memperhitungkan kerugian ekonomi akibat pemberian status itu sejak awal.
ITC menyimpulkan bahwa pencabutan PNTR akan menaikkan tarif rata-rata tertimbang perdagangan sebesar 35,2 poin persentase.
