Pemerintahan Presiden Donald Trump menerbitkan aturan baru yang membatasi akses jarak jauh ke chip dan server komputasi canggih asal Amerika Serikat.
Langkah ini menjadi upaya terbaru Washington untuk menekan kemampuan China melatih model kecerdasan artifisial terbaik mereka dengan chip AS.
Aturan tersebut berlaku langsung pada hari yang sama ketika Trump berangkat ke Asia untuk bertemu pemimpin China Xi Jinping.
Sasaran Aturan dan Negara Berisiko
Biro Industri dan Keamanan di bawah Departemen Perdagangan AS menyatakan aturan ini dirancang agar pembatasan yang sudah ada tidak bisa diakali lewat pengaturan komputasi jarak jauh.
Menurut biro itu, celah tersebut melibatkan pusat data di negara ketiga yang dapat menjadi perantara akses.
Dalam aturan baru, pusat data luar negeri yang melayani perusahaan di sejumlah negara wajib mengidentifikasi pengguna akhir mereka.
Negara yang dimaksud mencakup China, Rusia, Iran, dan Kuba.
Ada pula persyaratan lisensi tambahan untuk penjualan chip ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, atau Brasil.
Negara-negara itu dinilai memiliki risiko pengalihan ke tujuan tidak sah yang lebih tinggi dari biasanya.
AS memang melarang penjualan chip AI paling canggih ke China demi menjaga keunggulan dalam persaingan kecerdasan artifisial.
Namun banyak anggota parlemen dan pembuat kebijakan menilai aturan kontrol ekspor belum cukup ketat dan masih penuh celah.
Salah satu celah yang disorot adalah komputasi awan yang memungkinkan China menyewa daya pemrosesan berbasis teknologi Amerika.
Sorotan Megaspeed dan Tekanan Politik
Isu ini mencuat setelah pendiri Nvidia, Jensen Huang, mengundurkan diri sebagai CEO menyusul sorotan atas hubungannya dengan seorang eksekutif China.
Eksekutif tersebut pernah memimpin Megaspeed International yang berbasis di Singapura.
Megaspeed dicurigai mengalihkan chip Nvidia canggih ke China dengan melanggar kontrol ekspor AS.
Perusahaan itu menyediakan daya komputasi bagi perusahaan China menggunakan chip yang ditempatkan di pusat data Asia Tenggara, termasuk fasilitas di Malaysia.
Anggota DPR AS dari Partai Republik, Michael Lawler, tahun lalu mengajukan rancangan undang-undang untuk memperluas kontrol ekspor agar mencakup akses jarak jauh.
Ia menyatakan kontrol ekspor fisik dalam aturan saat ini tidak berlaku untuk akses jarak jauh, sehingga China bisa mengakses teknologi AS melalui cloud.
Rancangan itu telah lolos di DPR, sementara Senat juga mendorong legislasi yang lebih ketat.
Sejumlah usulan di Senat antara lain meminta Kongres meninjau lisensi penjualan chip AI canggih ke China dan mendorong pelacakan chip.
Usulan lain mendesak Departemen Perdagangan agar memastikan chip tidak dialihkan ke wilayah tidak sah.
Ada pula dorongan agar sekutu seperti Belanda dan Jepang menyamakan pembatasan ekspor ke produsen chip China.
Menteri Keuangan Scott Bessent sebelumnya menilai Departemen Perdagangan terlambat membatasi ekspor chip Nvidia ke Megaspeed.
Menteri Perdagangan Howard Lutnick pun berada di bawah tekanan terkait hal itu.
Trump mengakui adanya ketegangan antara Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan dalam persoalan tersebut.
Ia menyinggung kemungkinan Lutnick menunda pembatasan ekspor untuk menghindari ketegangan dalam hubungan AS-China yang rapuh.
Dalam pernyataan bersama Departemen Perdagangan dan Departemen Kehakiman, disebutkan bahwa penyelidikan terhadap Megaspeed dimulai pada 2024.
Penyelidikan itu terkait dugaan pelanggaran kontrol ekspor, lalu diikuti permintaan catatan penjualan ke Nvidia pada Mei 2025.
Bulan berikutnya, Nvidia memasukkan Megaspeed ke daftar larangan penjualan.
Agen Departemen Perdagangan bersama aparat Singapura melakukan pemeriksaan di lokasi Megaspeed dan mewawancarai pengusaha China Alice Huang.
Departemen Kehakiman kemudian mengambil peran utama dalam penyelidikan kriminal Megaspeed.
Pemerintah Singapura pekan lalu mengonfirmasi penyelidikan atas dugaan deklarasi palsu terkait server yang diekspor melalui Singapura ke Malaysia.
Server itu diduga kemudian dialihkan dari Malaysia ke tujuan lain, bertentangan dengan deklarasi di Singapura.
Pemerintah Malaysia juga menyatakan sedang menyelidiki apakah chip yang masuk ke negaranya diekspor ulang ke negara lain.
Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia menegaskan negaranya tidak akan membiarkan diri dijadikan jalan pintas kontrol ekspor.
