unique visitors counter
⌂ Beranda › News › Megawati: Terima Kasih, Saya di Luar Aja — PDIP Tolak Tawaran Masuk Pemerintahan
News

Megawati: Terima Kasih, Saya di Luar Aja — PDIP Tolak Tawaran Masuk Pemerintahan

Megawati: Terima Kasih, Saya di Luar Aja — PDIP Tolak Tawaran Masuk Pemerintahan
Megawati Soekarnoputri dan Dubes Kuba Dagmar Gonzalez Grau berjabat tangan
A A Ukuran Teks16px

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya memilih tetap berada di luar pemerintahan, meski sempat mendapat tawaran untuk bergabung. Penegasan itu disampaikan dalam orasi ilmiah di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) pada Kamis, 19 November 2026.

"Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja," kata Megawati dalam orasi berjudul "Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia" itu. Orasi tersebut disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Sarjana XIX dan Pascasarjana XII Tahun Akademik 2026/2027 STIPAN.

Megawati tidak merinci kapan tawaran itu disampaikan dan siapa yang mengajukannya. Sejumlah pemberitaan mengaitkan tawaran tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto, tetapi Megawati sendiri tidak menyebut nama dalam orasinya. Yang ia tegaskan adalah sikap partainya yang sudah ditimbang lama: PDIP tetap di luar pemerintahan.

Alasan sikap itu, menurut Megawati, bersumber dari keyakinannya pada Pancasila. "Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila," katanya kepada para wisudawan. Ia juga menyebut, secara subjektif sebagai anak proklamator, ia menggugat keadaan pemerintahan yang menurutnya perlu diperbaiki demi Republik yang dicintai.

Pertanyakan Perlakuan terhadap Soekarno

Dalam orasi yang sama, Megawati juga mempertanyakan status hukum ayahnya, Presiden pertama RI Soekarno, di era Orde Baru. Pernyataan itu ditayangkan Kompas TV pada Kamis, 19 November 2026. "Bayangkan, beliau itu Presiden Pertama, Proklamator. Tapi coba, diperlakukan seperti itu, mohon dengan segala hormat, oleh Pak Harto. Mengapa?" kata Megawati.

Ia menyoroti ketetapan MPRS yang mencabut kekuasaan Soekarno. "Bahwa TAP itu betul-betul membuat beliau itu sebagai warga negara Indonesia, itu seperti tidak punya status," ujarnya. Megawati mengaku sebagai anak ia beberapa kali mendatangi pihak terkait untuk meminta penjelasan status hukum ayahnya saat Orde Baru, tetapi tidak mendapat jawaban spesifik maupun dokumen tertulis resmi.

Megawati mengaitkan hal itu dengan melemahnya keberanian masyarakat menyampaikan pendapat dan nilai kemanusiaan pada masa itu. Ia juga menyampaikan peringatan untuk masa depan Republik Indonesia. "Makanya saya berpikir, kalau ini begini terus, Republik yang kita cintai ini, saya tidak tahu 100 tahun ke depan jadinya apa. Dan jangan dilupakan," katanya.

Singgung Demokrasi hingga KPK

Dalam orasi itu Megawati juga menyinggung demokrasi, kebebasan berpendapat, penegakan hukum, kondisi KPK dan Polri, penyadapan ilegal, serta perannya dalam pemisahan Polri dari militer. Orasi tersebut menjadi salah satu pernyataan Megawati yang paling banyak dibicarakan pekan ini.

Megawati adalah Presiden kelima RI pada 2001 hingga 2004 dan Ketua Umum PDI Perjuangan. Ia merupakan putri Presiden pertama RI Soekarno dan Fatmawati. Sikap PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan ditegaskan Megawati bukan sebagai pengumuman perubahan posisi resmi atau negosiasi baru, melainkan sikap yang sudah ditimbang lama.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru