Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan keluarga pada desil 1 hingga 4 sebagai prioritas usulan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako.
Penetapan ini mengacu pada pemetaan kesejahteraan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang membagi masyarakat menjadi 10 kelompok desil.
Dasar Penentuan Sasaran Bansos
Data DTSEN dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi salah satu dasar penentuan sasaran program perlindungan sosial.
Pengelompokan desil mencerminkan posisi kesejahteraan keluarga berdasarkan sejumlah indikator sosial dan ekonomi.
Penilaiannya meliputi pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, serta kepemilikan aset.
Desil 1 menunjukkan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan kesejahteraan paling tinggi.
Setiap kelompok mencakup sekitar 10 persen keluarga dalam populasi.
Selain PKH dan bantuan Sembako, kelompok desil 5 memiliki peluang untuk diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Sementara itu, desil 6 hingga 10 secara umum tidak menjadi sasaran utama bantuan sosial reguler bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Masyarakat dapat memeriksa informasi desil dan status kepesertaan bantuan melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos.
Layanan tersebut dapat diakses menggunakan telepon seluler tanpa harus mendatangi kantor dinas sosial.
Informasi yang tersedia dapat mencakup nama, peringkat desil, keterangan DTSEN, serta status kepesertaan PKH, bantuan Sembako, dan PBI-JK.
Apabila informasi periode bantuan tersedia, masyarakat juga dapat memeriksa keterangan tersebut pada masing-masing program.
Pengecekan alternatif tersedia melalui aplikasi Cek Bansos resmi milik Kemensos.
Pengguna Android dapat mengunduh aplikasi melalui Google Play Store, sedangkan pengguna iPhone dapat mengaksesnya melalui App Store.
Pengguna yang belum mempunyai akun perlu melakukan registrasi dengan memasukkan NIK, nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan email.
Proses pendaftaran juga meminta unggahan foto KTP serta swafoto bersama KTP sesuai ketentuan aplikasi.
Setelah berhasil masuk, pengguna dapat memilih menu Cek Bansos dan memasukkan NIK apabila diminta.
Sistem kemudian menampilkan informasi desil serta status kepesertaan program bantuan sosial.
Perubahan kondisi ekonomi keluarga juga dapat menjadi alasan untuk mengajukan pembaruan data apabila peringkat desil tidak sesuai dengan keadaan terkini.
Pengajuan dapat disampaikan melalui kantor desa atau kelurahan, Dinas Sosial kabupaten/kota, maupun aplikasi Cek Bansos.
Untuk pengajuan melalui kantor pemerintahan, masyarakat perlu membawa dokumen kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Pemohon dapat menyampaikan permintaan pemeriksaan data berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga saat ini.
Petugas dapat melakukan verifikasi terhadap informasi yang diajukan, termasuk melalui survei lapangan apabila diperlukan.
Masyarakat juga dapat menggunakan fitur pembaruan atau usulan data dalam aplikasi Cek Bansos dengan melengkapi informasi kondisi ekonomi dan dokumen pendukung.
Selain kanal Kemensos, layanan DTSEN BPS juga dapat dimanfaatkan apabila fitur pembaruan data tersedia.
Pengajuan perubahan tidak langsung mengubah peringkat desil karena informasi yang disampaikan harus melewati pemeriksaan dan verifikasi terlebih dahulu.
BPS selanjutnya melakukan penghitungan ulang berdasarkan data sosial ekonomi yang tersedia secara berkala.
Karena itu, pengajuan pembaruan data tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan sosial.
Dalam proses pengecekan, sejumlah kendala dapat muncul, seperti NIK tidak ditemukan, kode captcha gagal dimasukkan, atau informasi yang ditampilkan tidak sesuai kondisi keluarga.
Pengguna disarankan memastikan 16 digit NIK telah dimasukkan dengan benar dan memuat ulang halaman apabila captcha mengalami masalah.
Jika situs mengalami gangguan, masyarakat dapat mencoba aplikasi Cek Bansos.
Apabila data tetap tidak ditemukan, kantor desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat dapat menjadi tempat untuk memperoleh penjelasan mengenai informasi yang tercatat.
Kemensos juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai pihak yang menawarkan jasa perubahan desil dengan imbalan tertentu.
Kata sandi, kode OTP, dan informasi pribadi tidak boleh diberikan kepada pihak yang tidak jelas.
