unique visitors counter
⌂ Beranda › News › Jurnalis Diajak Bantu Pendataan Warga lewat Perlinsos Digital
News

Jurnalis Diajak Bantu Pendataan Warga lewat Perlinsos Digital

Ilustrasi digitalisasi bantuan sosial pemerintah
Jurnalis Diajak Bantu Pendataan Warga lewat Perlinsos Digital
A A Ukuran Teks16px

Kementerian Sosial (Kemensos) memperluas jangkauan pendataan penerima bantuan sosial melalui layanan Perlinsos Digital.

Bersamaan dengan itu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi lokasi uji coba penyaluran bantuan langsung ke rekening pribadi penerima melalui skema Government to Person (G2P).

Langkah ini menjadi bagian dari pengembangan sistem perlindungan sosial yang menggabungkan pembaruan data dengan penyederhanaan mekanisme pembayaran.

Jurnalis Diminta Bantu Pendataan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) untuk membantu masyarakat mendaftar melalui Perlinsos Digital.

Ajakan itu disampaikan saat menghadiri Summit dan Kongres VII IJTI di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, pada 18 November 2026.

Menurut Gus Ipul, keterlibatan jurnalis dapat dimulai dari lingkungan tempat tinggal dengan membantu keluarga yang membutuhkan akses layanan digital pemerintah.

"Saya mengajak seluruh anggota IJTI untuk menjadi agen-agen Perlinsos. Menolong yang paling dekat untuk masuk ke dalam layanan digital pemerintah," ujar Saifullah Yusuf.

Ia menilai pembenahan basis data menjadi persoalan penting dalam penyaluran bantuan.

Gus Ipul mengakui masih ada keluarga yang memenuhi syarat tetapi belum menerima bantuan, sementara sebagian penerima lain tidak sesuai kriteria.

Ketidaktepatan sasaran bantuan pemerintah diperkirakan mencapai 40 hingga 70 persen.

Khusus Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako, angkanya berada di kisaran 40 hingga 45 persen.

"Kita akui bahwa selama ini data pemerintah belum sepenuhnya tepat sasaran. Kata kuncinya adalah data akurat.

Nah, data akurat ini harus dikerjakan bersama-sama," ujar Saifullah Yusuf.

Perlinsos Digital mengintegrasikan informasi dari sejumlah instansi, meliputi Dukcapil, BPS, Kementerian ATR/BPN, Samsat, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN.

Data tersebut digunakan untuk mencocokkan identitas kependudukan, kondisi sosial ekonomi, serta kepemilikan aset keluarga.

Gus Ipul menjelaskan sistem pemerintah nantinya menggunakan pengolahan data terintegrasi untuk menentukan kelayakan penerima bantuan, bukan semata-mata keputusan petugas secara individual.

"Ke depan, siapa yang berhak mendapatkan bantuan atau tidak mendapatkan bantuan, yang menentukan adalah mesin, sistem yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

Jadi bukan orang lagi," tutur Saifullah Yusuf.

Hingga 18 November 2026, sebanyak 23.527.897 keluarga secara nasional telah masuk dalam sistem Perlinsos Digital.

Sekitar 10 persen melakukan registrasi secara mandiri, sedangkan keluarga lainnya memperoleh bantuan pendaftaran dari 1.421.099 agen Perlinsos.

Di Kota Depok, jumlah keluarga yang tercatat baru mencapai sekitar 47.015 keluarga atau 7,1 persen.

Wilayah tersebut memiliki sedikit di atas 6.067 agen Perlinsos, sehingga pemerintah mendorong penambahan agen melalui kolaborasi pemerintah daerah, RT/RW, dan masyarakat.

"Kalau agennya meningkat, tentu (keluarga terdata Perlinsos) ini juga akan meningkat," ujar Saifullah Yusuf.

Masyarakat dapat menjadi agen dengan mendaftar melalui layanan Perlinsos Digital, menjalani verifikasi wajah, dan melengkapi informasi sesuai petunjuk.

Setelah pendaftaran berhasil, pengguna otomatis tercatat sebagai agen yang dapat membantu registrasi keluarga lainnya.

Selain melalui agen, pembaruan informasi juga tersedia melalui operator desa atau kelurahan menggunakan SIKS-NG, aplikasi Cek Bansos, Call Center 021-171, WhatsApp Lapor 08877-171-171, serta layanan Cek DTSEN.

Gus Ipul menekankan pentingnya menjangkau kelompok rentan yang belum memperoleh perhatian dalam proses pendataan.

Menurutnya, keterlibatan jurnalis dapat membantu mengidentifikasi warga yang selama ini belum terakomodasi.

"Yang selama ini tidak terdengar, kita harapkan akhirnya mendapatkan perhatian. Yang viral belum tentu penting, yang penting belum tentu viral," tutur Saifullah Yusuf.

Dalam kesempatan tersebut, ia kembali menyoroti hubungan antara kualitas data dan ketepatan penerima bantuan sebagai dasar pelaksanaan program perlindungan sosial.

"Akhirnya saya ajak teman-teman sekalian untuk ikut membantu menghadirkan data yang akurat. (Dengan) data akurat, sasaran tepat," ujar Saifullah Yusuf.

Uji Coba G2P di Banyuwangi

Pengembangan digitalisasi Perlinsos juga menyasar mekanisme pembayaran bantuan.

Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai lokasi percontohan penyaluran menggunakan skema Government to Person (G2P), yang memungkinkan penerima menggunakan rekening bank pribadi sebagai tujuan pencairan berbagai program bantuan.

Koordinator Harian Komite Percepatan Transformasi Digital pada Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, menjelaskan skema sebelumnya umumnya mengharuskan pemerintah membuka rekening secara kolektif sebelum menyerahkannya kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Melalui mekanisme baru, penerima cukup mendaftarkan satu nomor rekening bank yang sudah dimiliki.

Nomor tersebut kemudian dimasukkan ke basis data Perlinsos untuk digunakan sebagai rekening tujuan penyaluran berbagai bantuan pemerintah.

Uji coba awal melibatkan sekitar 1.500 KPM di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Andika, penerapan tahap pertama mencakup pencairan PKH dan bantuan sembako untuk triwulan IV 2026.

"Selama ini penyaluran bansos dari Kemensos maupun program lainnya biasanya melalui mekanisme pembukaan rekening kolektif, yakni pemerintah terlebih dahulu membuatkan rekening untuk warga, kemudian diserahkan kepada penerima," kata Rahmat Danu Andika.

Dalam skema G2P, rekening pribadi penerima menjadi alternatif untuk menyederhanakan proses administrasi.

Pemerintah juga berencana memperluas pilihan sarana penerimaan dana, termasuk rekening bank swasta dan dompet digital.

Andika menyebut perubahan tersebut ditujukan untuk mengurangi hambatan penyaluran, khususnya waktu tunggu dan proses pembukaan rekening baru bagi keluarga penerima bantuan.

"Skema ini diharapkan bisa mengatasi berbagai tantangan penyaluran bansos, mulai dari waktu tunggu yang lama hingga proses pembukaan rekening.

Ini merupakan bagian dari tahapan akhir digitalisasi Perlinsos secara menyeluruh," kata Rahmat Danu Andika.

Pelaksanaan uji coba juga melibatkan verifikasi identitas dan biometrik terhadap penerima bantuan yang mendaftarkan rekeningnya.

Proses pendaftaran dipusatkan di kelurahan karena sebagian peserta merupakan warga lanjut usia.

Andika menjelaskan bahwa registrasi sebenarnya dapat dilakukan secara mandiri ataupun melalui agen Perlinsos.

Namun, pemerintah memilih pendampingan langsung untuk memudahkan penerima yang membutuhkan bantuan selama proses administrasi.

"Pendaftaran sebenarnya juga bisa dilakukan secara mandiri maupun melalui agen Perlinsos, namun untuk saat ini kami pusatkan di kelurahan karena banyak penerima bantuan yang merupakan warga lanjut usia," kata Rahmat Danu Andika.

Banyuwangi sebelumnya telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai proyek percontohan digitalisasi Perlinsos nasional pada akhir 2025.

Uji coba G2P menjadi tahapan lanjutan yang berfokus pada mekanisme penyaluran dana setelah pengembangan sistem pendataan.

"Sekarang kami memasuki tahapan penyaluran bansos, uji coba mekanisme G2P ini dilakukan di Banyuwangi, tempat pertama kali program Perlinsos dimulai," ujar Rahmat Danu Andika.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru