OTT KPK di Sumut: Gubernur Bobby Nasution Siap Diperiksa, Kadis PUPR Terjaring Bersama Empat Tersangka Lainnya

Topan-Instagram-

OTT KPK di Sumut: Gubernur Bobby Nasution Siap Diperiksa, Kadis PUPR Terjaring Bersama Empat Tersangka Lainnya

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Kamis (26/6/2025) malam telah menyeret sejumlah pejabat dan pengusaha ke dalam pusaran kasus dugaan korupsi. Salah satu nama besar yang terkena imbasnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo, menyatakan siap untuk diperiksa jika memang dibutuhkan sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan kooperatif jika terbukti ada keterlibatan atau aliran uang dari proyek-proyek infrastruktur yang menjadi fokus penyelidikan KPK.

"Kalau memang ada aliran uang ke siapa pun, baik itu ke bawahan maupun atasan, maka wajib memberikan keterangan. Saya sendiri juga siap diperiksa jika diminta oleh penegak hukum," ujar Bobby saat memberikan pernyataan resmi seusai OTT tersebut.

Kronologi OTT KPK di Mandailing Natal
Dalam operasi senyap yang digelar KPK, petugas berhasil mengamankan beberapa orang di lokasi berbeda yang diduga terlibat dalam dua klaster perkara korupsi. Klaster pertama berkaitan dengan proyek pembangunan jalan yang dikelola oleh Dinas PUPR Sumut. Sedangkan klaster kedua menyangkut proyek preservasi jalan nasional yang berada di bawah naungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.

Setelah menjalani pemeriksaan awal di lapangan, KPK membawa para tersangka ke Jakarta pada Jumat (27/6/2025) untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan sementara, lembaga antirasuah ini akhirnya menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini.

Lima Tersangka Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut
Topan Obaja Putra Ginting , Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut
Rasuli Efendi Siregar (RES) , Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Heliyanto , PPK Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut
M. Akhirun Efendi Siregar , Direktur Utama PT DNG
M. Rayhan Dulasmi Pilang , Direktur PT RN
Kelima tersangka disangka melakukan praktik korupsi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur jalan yang menggunakan anggaran negara. KPK menduga ada mark-up harga, penggunaan material tidak sesuai spesifikasi, hingga adanya fee proyek yang diterima oleh sejumlah pihak.

Profil Singkat Topan Obaja Putra Ginting
Topan Obaja Putra Ginting lahir pada 7 April 1983. Ia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), kini bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), tahun 2007. Setelah lulus, ia langsung bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Karier birokrat muda ini tergolong moncer. Awalnya menjabat sebagai Kasubbag Protokol Bagian Umum Setdako Medan, kemudian dipercaya menjadi Kepala Bidang Sandi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Medan. Pada 2019, ia dipromosikan menjadi Camat Medan Tuntungan.

Setelah Bobby Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan pada Februari 2021, karier Topan semakin menanjak. Ia ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, yang kini berganti nama menjadi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan.

Pada 13 Mei 2024, Topan diangkat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, menggantikan Wirya Alrahman yang ditugaskan sebagai Penjabat Bupati Deli Serdang. Jabatan strategis ini ia emban hingga 20 Februari 2025. Tak lama setelah itu, tepatnya pada 24 Februari 2025, Topan dilantik menjadi Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.

Sayangnya, kariernya yang terbilang cemerlang harus tercoreng karena terjaring OTT KPK hanya beberapa bulan setelah menjabat sebagai Kadis PUPR Sumut.

Reaksi Pemprov Sumut Pasca-OTT KPK
Pascakejadian OTT tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan akan tetap mendukung upaya hukum yang dilakukan oleh KPK. Pihaknya juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek infrastruktur yang sedang berjalan di bawah naungan Dinas PUPR.

"Kami sangat serius dalam menangani masalah ini. Kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan KPK dan melakukan review terhadap semua proyek yang dicurigai bermasalah," kata Wakil Gubernur Sumut, dalam konferensi pers yang digelar pasca-OTT.

Baca juga: Juli 2025: Tidak Ada Libur Nasional, Hanya Libur Sekolah dan Akhir Pekan