Apa Dampak Kenaikan Tarif Impor 32 Persen oleh Trump Bagi Indonesi? Benarkah Akan Banyak PHK Massal?

Trum-Instagram-

Apa Dampak Kenaikan Tarif Impor 32 Persen oleh Trump Bagi Indonesi? Benarkah Akan Banyak PHK Massal?

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mencuri perhatian dunia dengan kebijakan proteksionis terbarunya. Pada Senin (7/7/2025), Trump mengumumkan peningkatan signifikan dalam tarif impor untuk sejumlah negara di Asia dan Afrika. Langkah ini langsung memicu kekhawatiran di kalangan ekonom, pelaku bisnis internasional, hingga pemerintah negara-negara yang terkena dampaknya.

Dalam pengumumannya melalui platform media sosial miliknya, Truth Social , Trump menyatakan bahwa pihaknya akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% bagi negara-negara yang dinilai mendukung kebijakan BRICS. Selain itu, beberapa negara juga dikenai tarif tetap yang lebih tinggi sebagai bagian dari strategi "tarif resiprokal" yang pertama kali ia luncurkan pada 2 April 2025 lalu.

Indonesia Terima Tarif Tertinggi Kedua
Yang mengejutkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenai beban tarif impor tertinggi, yaitu 32%. Keputusan ini tentu saja memicu reaksi keras dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri.

Selain Indonesia, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Kazakhstan juga dikenai tarif tambahan sebesar 25%. Sementara Afrika Selatan harus membayar tarif impor sebesar 30%, sedangkan Myanmar dan Laos mendapat perlakuan paling berat, dengan tarif impor masing-masing sebesar 40%.

Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2025 mendatang. Dengan demikian, waktu yang tersisa bagi negara-negara tersebut untuk merespons atau melakukan negosiasi pun semakin sempit.

Ancaman Balasan Tarif dan Ketidakpastian Ekonomi
Dalam surat terbuka yang disampaikan melalui akun Truth Social-nya, Trump memperingatkan para pemimpin negara penerima tarif baru agar tidak melakukan pembalasan dengan menaikkan tarif impor terhadap produk-produk asal Amerika Serikat. Ia mengisyaratkan bahwa balasan dari AS akan datang dalam bentuk tarif yang jauh lebih tinggi jika ada negara yang mencoba melawan.

Pernyataan tegas Trump ini semakin memperjelas niatnya untuk menggunakan tarif sebagai alat tekanan politik dan ekonomi dalam hubungan internasional. Namun, langkah tersebut justru menuai banyak kritik dari para ahli ekonomi global.

Banyak analis memprediksi bahwa kebijakan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Beberapa bahkan memperingatkan risiko resesi yang semakin nyata di sejumlah negara berkembang yang sangat bergantung pada ekspor ke pasar Amerika.

Alasan Trump: Proteksi Industri Lokal dan Pembiayaan Pemotongan Pajak
Di balik kritik yang datang dari berbagai arah, Trump tetap bersikeras bahwa langkah ini adalah cara terbaik untuk melindungi industri dalam negeri. Ia beralasan bahwa peningkatan tarif impor akan mendorong konsumen AS untuk lebih memilih produk lokal, sehingga dapat membangkitkan kembali sektor manufaktur yang sempat lesu.

Selain itu, Trump juga menyebut bahwa pendapatan dari tarif tambahan ini akan digunakan untuk membiayai pemangkasan pajak yang baru saja disetujui oleh kongres. Menurutnya, langkah ini merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik serta meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan Amerika di kancah global.

Diplomasi Masih Terbuka, Tapi...
Meski tampil tegas dan proteksionis, Trump menyiratkan bahwa pintu diplomasi masih terbuka lebar. Ia menyebut bahwa setiap negara bisa saja menghindari atau mengurangi beban tarif jika mau melakukan perjanjian perdagangan bilateral yang lebih adil menurut versinya.

Namun, janji ini diragukan oleh banyak pihak karena Trump selama ini dikenal sering mengubah kebijakan secara mendadak tanpa koordinasi formal. Hal ini membuat mitra dagang sulit untuk memprediksi arah kebijakan perdagangan AS ke depan.

Dampak Global dan Respons Internasional
Reaksi internasional terhadap kebijakan ini beragam. Sebagian besar negara anggota ASEAN menyatakan keprihatinan mereka atas keputusan AS yang dianggap sepihak dan tidak transparan. Sementara itu, Uni Eropa dan beberapa negara G7 lainnya menyerukan dialog multilateral guna menghindari eskalasi konflik perdagangan yang lebih luas.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pun turut buka suara. Mereka mengingatkan bahwa langkah unilateral seperti ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang selama ini menjadi fondasi sistem ekonomi global.