Rencana pemerintah mengkonversi penggunaan kompor gas ke kompor listrik mulai 2027 dinilai berpotensi menciptakan jebakan subsidi baru.
Program yang bertujuan menekan impor LPG ini justru dikhawatirkan hanya memindahkan beban subsidi dari sektor gas ke sektor kelistrikan.
>>> Profil Yuenchi Arwindi, Advokat Muda yang Viral karena Isu Febrie Adriansyah
Pengamat energi dari Energy Shift Institute (ESI) Ahmad Zudi mengingatkan bahwa persoalan utama bukan pada saat kenaikan daya listrik diperlukan.
Menurutnya, masalah justru terletak pada keberlanjutan skema subsidi harga listrik oleh pemerintah.
"Masalah utamanya bukan saat kenaikan daya diperlukan, tetapi bagaimana harga listrik yang tersubsidi ini tidak ternormalisasi," ujar Zudi saat dihubungi, Rabu (15/7/2026).
Ia menambahkan bahwa hal itu pada akhirnya dapat menghambat inisiatif pengurangan penggunaan energi fosil.
>>> Siri iOS 27 Resmi Berubah Total, Kini Lebih Pintar Mirip ChatGPT Berkat AI Apple
Zudi menjelaskan, jika listrik terus-menerus disubsidi tanpa penyesuaian harga menuju angka normal, beban fiskal terbesar tidak akan ditanggung oleh PT PLN (Persero).
Beban tersebut justru akan langsung ditanggung oleh pemerintah.
Program konversi kompor listrik direncanakan mulai berjalan pada 2027. Pemerintah berharap langkah ini dapat mengurangi ketergantungan pada impor LPG yang selama ini membebani anggaran negara.
Namun, tanpa mekanisme normalisasi harga listrik yang jelas, program ini dikhawatirkan hanya akan mengalihkan subsidi tanpa menyelesaikan masalah mendasar.
>>> IHSG Ditutup Stagnan, Rupiah Menguat 0,14% ke Rp18.067/US$
Subsidi yang terus membengkak berpotensi menjadi beban fiskal baru di masa depan.
