Sebuah video wawancara seorang pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilakukan dari dalam sebuah rumah makan atau kafe di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendadak menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Rekaman yang memperlihatkan proses pemberian keterangan langsung kepada stasiun televisi nasional terkait perkembangan penanganan gempa di NTT ini memicu beragam persepsi di kalangan warganet.
Di tengah situasi tanggap darurat bencana, pilihan lokasi yang terkesan santai seolah mengundang tanya. Apakah ini bentuk ketidakseriusan, ataukah ada alasan mendesak di balik layar yang tidak terlihat oleh kamera? Penelusuran lebih mendalam mengungkap fakta teknis dan logistik yang melatarbelakangi keputusan tersebut, memberikan konteks utuh yang sempat luput dari sorotan awal.
Sorotan Media Sosial dan Persepsi Publik yang Muncul
Ketika video tersebut beredar luas di platform media sosial seperti Threads dan X (Twitter), reaksi publik terbelah. Sebagian warganet mempertanyakan etika dan profesionalisme melakukan siaran pers dari tempat yang identik dengan aktivitas santai, sementara proses evakuasi dan distribusi bantuan di lapangan masih berjalan intensif.
Namun, di balik gelombang komentar yang berkembang, muncul pula klarifikasi yang memberikan sudut pandang berbeda. Sosok yang terlihat dalam rekaman tersebut diketahui adalah Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan. Keberadaannya di Labuan Bajo bukan tanpa tujuan, melainkan bagian integral dari rantai komando penanganan bencana yang sedang berlangsung.
Kronologi dan Klarifikasi Sang Pejabat
Menanggapi viralnya video tersebut, Berton SP Panjaitan memberikan penjelasan rinci mengenai kronologi kejadian. Ia menegaskan bahwa wawancara tersebut dilaksanakan pada Kamis, 20 Agustus 2026, sekitar pukul 20.00 WIB. Waktu ini secara jelas berada di luar jam kerja formal, namun tetap dalam koridor tugas komunikasi publik yang tidak mengenal waktu, terutama saat status tanggap darurat berlaku.
"Kegiatan ini merupakan bagian dari kewajiban komunikasi publik untuk menyampaikan perkembangan terkini penanganan gempa NTT kepada masyarakat secara transparan dan akurat," ujar Berton. Ia menekankan bahwa informasi yang tepat waktu adalah kunci untuk mencegah hoaks dan menenangkan kekhawatiran publik di daerah terdampak.
🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru