Lebih lanjut, Apri mendesak aparat penegak hukum untuk segera memanggil dan meminta keterangan mahasiswi tersebut. Ia khawatir jika dibiarkan, tindakan semacam ini akan menjadi contoh buruk bagi generasi muda, yang nantinya merasa bebas mengeluarkan ujaran kebencian tanpa konsekuensi hukum.

"Jika tidak segera ditindak, ini akan menjadi preseden buruk. Anak-anak muda kita harus belajar bagaimana menyampaikan kritik dengan baik dan sesuai etika, bukan dengan menghina atau menyerang kehormatan seseorang," tegasnya.

Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait langkah hukum yang akan diambil terhadap mahasiswi tersebut. Namun, peristiwa ini telah memicu perdebatan di masyarakat mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan penghinaan terhadap kepala negara.

Bagaimana menurut Anda? Apakah tindakan mahasiswi ini masih dalam koridor kebebasan berpendapat, atau sudah masuk dalam kategori penghinaan yang layak mendapatkan sanksi hukum?